Helmy Dipecat dari TVRI, Johnny: Yang Paling Berwenang Itu DPR

Jawapos Diupdate 19.39, 19/01/2020 • Dipublikasikan 19.39, 19/01/2020 • Dimas Ryandi
Helmy Dipecat dari TVRI, Johnny: Yang Paling Berwenang Itu DPR

JawaPos.com – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, hanya DPR RI yang bisa menyelesaikan polemik yang terjadi di tubuh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI.

Polemik itu makin meruncing setelah mediasi gagal dilakukan. Dewan Pengawas (Dewas) TVRI tetap pada keputusannya memecat Direktur Utama (Dirut) TVRI Helmy Yahya.

“Kemenkominfo tidak memiliki wewenang untuk andil mengangkat atau memberhentikan Direksi TVRI. Sepenuhnya sesuai Undang-undang (UU) Penyiaran dan PP no 13 tahun 2005, itu haknya Dewan pengawas,” ungkap Johnny di Jakarta, pada Sabtu (18/1).

Bila tidak sesuai aturan, lanjutnya, maka Direksi punya hak hukum yang harus dihormati. Dirinya juga menyebut, dalam hal ini yang punya peran dominan untuk penyelesaian masalah antara Dewas TVRI dengan Direksi TVRI menurut Undang-undang adalah Komisi I DPR.

“Yang punya wewenang di sini adalah DPR Komisi I. Karena Dewas diangkat melalui mekanisme dan proses dari Komisi I. Jadi semua keputusannya, kewenangan dan tanggung jawab ada di DPR,” ujar Johnny.

Kominfo dalam hal ini, lanjut Johnny, harus bergerak sesuai amanat UU yang hanya bisa merekomendasikan dan mediasi yang sebetulnya bisa berjalan apabila para pihak terkait bisa bertemu di satu titik kesepakatan.

“Saya sudah mengajak pertemuan, dalam rangka mediasi. Beberapa kali juga dilakukan pertemuan bersama antara Dewas, Direksi dan pimpinan komisi I DPR. Direktur Jenderal Pos dan Penyelenggaraan Informatika (PPI) juga melalukan pertemuan serupa. Tapi akhirnya mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, ya sudah kita harus menghormati semua kewenangan yang ada,” tandas Johnny.

Seperti diberitakan sebelumnya, kisruh di tubuh LPP TVRI juga dikatakan oleh Menkominfo Johnny sudah terjadi sejak lama. Hingga akhirnya berbuntut dipecatnya Dirut TVRI Helmy Yahya oleh Dewas.

Ada tiga alasan setidaknya yang mendasari Dewas TVRI memecat Helmy Yahya. Pertama, Helmy dinilai tidak menjawab atau memberi penjelasan mengenai pembelian program seperti Liga Inggris, dari pelaksanaan tertib administrasi anggaran TVRI.

“Alasan kedua, terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan rebranding TVRI dengan Rencana Kerja Anggaran Tahunan 2019 yang sudah ditetapkan Dewan Pengawas. Hal ini mengakibatkan honor Satuan Kerja Karyawan (SKK) tidak terbayar tepat waktu dan kegiatan produksi siaran tidak mencapai target dikarenakan tidak adanya lagi anggaran untuk kegiatan produksi,” tulis surat Pemberitahuan Pemberhentian Dirut TVRI Helmy Yahya yang beredar dan ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas TVRI Arief Hidayat Thamrin.

Alasan ketiga, adanya mutasi pejabat struktural yang tidak sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Artikel Asli