Hasil Pemeriksaan BPK Ungkap 14.965 Permasalahan Senilai Rp 10,35 T

kumparan Dipublikasikan 06.15, 17/09/2019 • Michael Agustinus
Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Foto: Akbar Ramadhan/kumparan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia mengungkap 14.965 permasalahan senilai Rp 10,35 triliun dalam pemeriksaan selama semester I tahun 2019.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, permasalahan tersebut meliputi kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) lembaga, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp 9,68 triliun, serta permasalahan ketidakhematan ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp 676,81 miliar.

Permasalahan ketidakpatuhan mengakibatkan kerugian senilai Rp 2,47 triliun, potensi kerugian sebanyak 503 permasalahan senilai Rp 1,31 triliun, serta kekurangan penerimaan sebesar 1.174 permasalahan senilai Rp 5,90 triliun.

Hal itu diungkapkan dalam pelaporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat Rapat Paripurna.

"Terhadap masalah ketidakpatuhan tersebut pada saat pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan Rp 949,10 miliar," katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/9).

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara Foto: Selfy Momongan/kumparan

BPK melakukan pemeriksaan keuangan atas 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), 85 LK Kementerian Lembaga (LKKL), 1 LK Bendahara Umum Negara (LKBUN), 18 LK Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, 542 LK Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018 serta 4 LK Badan Lainnya. Sedangkan Laporan Keuangan BPK Tahun 2018 diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik.

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2018 menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP juga diperoleh 81 LKKL termasuk LK BPK dan 1 LKBUN. Empat LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan l LKKL mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Jumlah LKKL yang mendapat opini WTP mengalami peningkatan dari 65 persen (56 LKKL) pada 2015 menjadi 94 persen (82 LKKL) pada 2018.

Artinya, pemerintah mendekati target opini WTP pada Sasaran Pokok Pembangunan Tata Kelola Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, sebesar 95 persen pada 2019.

Sementara, hasil pemeriksaan kinerja pada semester ini yang dilakukan BPK antara lain mengungkapkan efektivitas program pemerintah yang berkontribusi terhadap pelaksanaan pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan telah cukup efektif.

Sedangkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan kegiatan penelitian dan hasil penelitian tahun 2016 hingga semester l tahun 2018 kurang efektif. Sama halnya dengan hasil pemeriksaan atas efektivitas kegiatan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran LPG pada PT Pertamina (Persero) belum sepenuhnya efektif mendukung ketersediaan kebutuhan energi bagi masyarakat.

Pada pemeriksaan dengan tujuan tertentu, menghasilkan kesimpulan bahwa pengelolaan PNBP dan perizinan mineral dan batu bara pada Kementerian ESDM, Kementerian LHK, serta instansi terkait lainnya telah sesuai kriteria dengan pengecualian.

Demikian juga hasil pemeriksaan atas pengelolaan program beasiswa pada Kemenristekdikti dan instansi terkait lainnya telah sesuai dengan kriteria dengan pengecualian.

Dalam kurun 2005 hingga 30 Juni 2019, BPK memberikan 545.995 rekomendasi sebesar Rp 305,66 triliun. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp 105,99 triliun.

IHPS semester I tahun 2019 juga memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode tersebut dengan status yang telah ditetapkan sebesar Rp 3 triliun.

Artikel Asli