Gara-gara Utang tak Seberapa, Rumah Janda Disita di Sidoarjo

Media Indonesia Dipublikasikan 03.05, 22/09/2019 • http://mediaindonesia.com/
Dua janda kakak beradik, Nafiah,62, dan Sulastri,54, yang rumahnya disita karena utang untuk mengobati anaknya.

DUA janda kakak beradik, Nafiah,62, dan Sulastri,54, warga Desa Sukorejo RT 07 RW 02 Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berjuang mencari keadilan. Mereka terancam kehilangan rumah gara-gara pinjaman uang dengan nilai tak seberapa kepada tetangganya.

Kasus itu bermula saat Sulastri meminjam uang kepada HS yangtak lain tetangganya sendiri pada 2011 silam. Sulastri terpaksa meminjam uang untuk pengobatan anaknya, Teguh Silo Wardoyo yang mengalami gangguan jiwa.

Pada saat itu Sulastri meminjam beberapa kali namun tidak ada perjanjian khusus dengan si pemberi utang. HS si pemberi utang hanya mencatat atau merekapnya pada selembar kertas, dan tidak ada tanda tangan darikedua pihak.

Nilai uang setiap peminjaman rata-rata Rp1 juta dan pernah meminjam Rp2 juta. Namun pinjam uang tersebut tidak dilakukan setiap bulan,hanya pada saat sakit anak Sulastri kambuh sehingga butuh biaya pengobatan.

"Totalnya seingat saya tidak sampai 20 juta rupiah," kataSulastri, Sabtu (21/9).

Hingga suatu ketika di Maret 2011, S, ayah dari HS mendatangi Sulastri dengan maksud meminta surat rumah. Alasannya sebagai jaminan karena utang Sulastri sudah menumpuk.

Karena belum bisa membayar utangnya, Sulastri menyerahkan surat rumah dalam bentuk petok D.

Dalam petok D tersebut tercatat pekarangan rumah luasnya mencapai 7,85 meter serta panjang 71 meter. Di rumah tersebut Sulastri tinggal dengan Nafiah, Teguh dan istri.

Rumah itu sendiri atas nama ayah Sulastri,Said, yang kondisinya saat itu menderita sakit lumpuh dan tidak bisa melihat. Saat ini Said sudah meninggal dunia.

Tanpa sepengetahuan Sulastri dan keluarganya, HS merekayasa surat rumah Petok D yang tercantum dalam buku Letter C Desa Nomor 92itu. Dia diduga bekerja sama dengan oknum Kepala Desa Sukorejo HK membuat surat perjanjian jual beli nomor 590/05/404.73.15/2011 pada Maret 2011 lalu.

Guna memperlancar praktik penggelapan surat rumah tersebut, HS dan oknum kepala desa HK juga membuat KTP palsu atas nama Said. Padahal saat itu Said sudah memiliki KTP sendiri berlaku seumur hidup.

Ironisnya dalam surat perjanjian jual beli tersebut, almarhum Said beserta kelima anaknya yaitu Mutmainah, Sulastri, Nafiah, Ichwan, dan Machfut seolah-olah hadir dan tanda tangan.

Padahal fakta sebenarnya merekatidak pernah datang apalagi tanda tangan. Sehingga diduga kuat tanda tangandalam surat perjanjian jual beli itu dipalsukan.

Berbekal surat perjanjian jual beli dengan tanda tangan dipalsukan itu, HS kemudian menjual rumah dan pekarangan ke ES tahun 2014 seharga Rp400 juta. Namun karena rumah ini masih atas nama almarhum Said, maka dibuat ikatan jual beli nomor 299 dan surat kuasa nomor 300 tertanggal 27November 2014 di hadapan notaris DNE.

Namun akte notaris itu juga dipastikan cacat hukum karena almarhum Said dan anak-anaknya tidak pernah hadir dan tanda tangan di hadapan notaris tersebut.

Hingga akhirnya dibuatlah akte jual beli nomor 946 pada28 Juli 2015. Dan kemudian terbitlah sertifikat hak milik nomor 713 atas nama ES.

Sejak keluar sertifikat atas nama ES ini, Sulastri danNafiah sering menerima intimidasi yang intinya meminta mereka segeramengosongkan rumah tersebut. Bahkan pada 20 Maret 2017 lalu, warungnya untuk berjualan gorengan dirusak massa ormas tertentu.

Sulastri sudah melaporkankasus perusakan itu ke Polsek Buduran namun tidak ada tindak lanjut.

Karena Sulastri dan keluarganya tetap bertahan di rumahitu, ES kemudian menggugat di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Selama persidangan, keduajanda tua kakak beradik yang sama-sama buta huruf tersebut tidak didampingikuasa hukum. Hingga akhirnya keduanya kalah dalam persidangan karena majelis hakim memenangkan si penggugat.

"Kami saat ini menjadi kuasa hukum mereka mengajukan banding dan balik melaporkan secara pidana dugaan penggelapan surat rumah Petok D dan juga pemalsuan surat karena KTP bapak dari ibu ini dipalsukan," kata kuasa hukum Sulastri dan Nafiah, Fury Afrianto.

Bahkan sejumlah warga yang prihatin dan peduli, kemudian ikut membantu patungan mengumpulkan uang. Uang tersebut digunakan untuk biaya daftar banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur.

Semenjak tidak bisa berjualan gorengan lagi, Sulastri bekerja menjaga anak warga dengan upah Rp1 juta sebulan. Demikian pula Nafiah juga bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Kondisi mereka memprihatinkan. Terlihat dari kondisirumah yang mereka tempati, praktis tidak terlihat perabotan berharga. Kini keluarga tidak mampu ini hanya bisa berharap, agar masih ada keadilan untuk orang-orang tak berdaya seperti mereka. (OL-09)

Â

Artikel Asli