Gaji 13 PNS ‘Meleset’

Manado Post Diupdate 04.03, 11/07 • Dipublikasikan 11.03, 11/07 • MPID
Gaji 13 PNS  ‘Meleset’

MANADOPOST.ID—Kapan waktu pencairan gaji 13 paling ditunggu pegawai negeri sipil (PNS). Pasalnya sudah masuk tahun ajaran baru. Perlu diketahui, gaji-13 untuk Sulut sendiri sudah dianggarkan.

Berikut jawaban Kementerian Keuangan (Kemenkeu). PNS, anggota TNI, dan Polri tetap akan memperoleh gaji ke-13. Kepastian ini disampaikan Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo. Proses pembayaran gaji ke-13 diperkirakan akan dilakukan pada akhir kuartal IV tahun ini. Tepatnya, sekitar November-Desember.

Kendati demikian, sejumlah pengamat justru meminta pemerintah jangan menunda-nunda pencairannya. Sebab, gaji ke-13 sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pada krisis pandemi corona Covid-19 saat ini.

Ketika diminta jawaban atas pertanyaan tersebut, Yustinus Prastowo belum dapat menyampaikan keterangan lebih lanjut. “Untuk hal ini Dirjen Anggaran yang akan menjelaskan,” ucap Yustinus.

Pun demikian Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani. Ia juga belum dapat memberikan jawaban seputar kepastian pemberian gaji ke-13 bagi PNS. Hanya saja, Yustinus Prastowo sempat membuka asa. Pencairan gaji ke-13 PNS akan dilaksanakan pada kuartal IV 2020.

Pemberian stimulus tersebut dapat mendorong kenaikan angka konsumsi usai masa krisis Covid-19. “Nanti harapannya kan ketika sudah agak turun Covid-19 ini, lalu justru bisa mendorong konsumsi kalau dikasih di kuartal IV (antara November-Desember, red),” ujar Yustinus.

Gaji ke-13 merupakan gaji yang diberikan kepada ASN, TNI, dan Polri untuk membantu menghadapi tahun ajaran baru anak-anaknya di sekolah. Berkaca pada realisasi tahun lalu, gaji ke-13 biasa diberikan pemerintah pusat pada awal Juli 2019. Pemerintah kini harus memprioritaskan anggaran belanja untuk penanganan pandemi Covid-19.

Yustinus menuturkan, penundaan pembayaran gaji ke-13 sudah mempertimbangkan berbagai faktor. Salah satunya, menjaga daya beli ASN melalui pembayaran THR. “Pertimbangannya, karena ASN kan akan dibayarkan THR terlebih dahulu,” ujarnya.

Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) mendukung apa pun keputusan pemerintah terkait pembayaran gaji ke-13 untuk ASN. Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Zudan Arif Fakrullah mengatakan, Korpri sangat memahami kondisi keuangan negara dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Tanah Air.

“Korpri menyerahkan sepenuhnya pada kebijakan pemerintah. Korpri mendukung prioritas untuk penanganan Covid-19 agar situasi krisis ini bisa menjadi segera normal,” ujar Zudan.

Zudan menyatakan, pandemi Covid-19 membuat anggaran negara lebih banyak untuk penanganan dampak Covid-19. Sementara kondisi PNS, kata Zudan, masih lebih baik dibandingkan profesi lainnya dalam situasi pandemi saat ini. Karena itu, Zudan kembali mengajak seluruh PNS memahami situasi saat ini dan mendukung negara dalam penanganan Covid-19.

“Solidaritas ASN sangat dibutuhkan dalam kondisi ini. Seluruh ASN sebagai bagian dari negara perlu membantu negara agar kita bisa keluar dari krisis ini segera,” ujar dirjen kependudukan dan pencatatan sipil Kementerian Dalam Negeri itu.

Ia juga mengimbau agar seluruh ASN mengikuti dan melaksanakan kebijakan pemerintah dan disiplin menerapkan protokol Covid-19 dalam setiap sektor. Korpri juga mengajak solidaritas ASN untuk sukarela menerima THR tidak dibayar penuh demi prioritas penanganan Covid-19.

“Korpri memahami bahwa adanya korona ini memerlukan biaya APBN yang besar. Karena itu, kami sangat memahami kebijakan yang berubah dalam pemberian THR,” ujar Zudan.

Sebelumnya, gaji 13 untuk PNS di Provinsi Sulawesi Utara telah dialokasikan pemprov. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sulut Jeffry Korengkeng, Senin (24/2) lalu saat diwawancarai Manado Post.

“Kita sudah menyiapkan anggaran sebanyak 17 miliar untuk membayar gaji 13 untuk PNS di Pemprov Sulut. Untuk pembayaran gaji 13 ini, anggarannya sudah ada, tinggal menunggu instruksi pusat,” ungkap Korengkeng.

“Jika instruksi dari pemerintah pusat telah sampai (turun), maka hari itu juga sudah akan kita salurkan,” sambungnya. Sampai saat ini katanya semua tidak ada masalah. “Gaji 13 itu meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya,” ungkapnya.

Ia mengatakan, gaji 13 memang biasanya turun pada bulan Juni. Karena gaji 13 menurutnya, diperuntukkan bagi anak yang akan masuk sekolah. Sedangkan gaji 14 diperuntukkan untuk Tunjangan Hari Raya (THR). Namun jika memang ada perubahan ungkap Korengkeng, pasti akan disampaikan ke daerah untuk ditindaklanjuti. Sampai saat ini juga belum ada pemberitahuan terkait pergeseran bulan pembayaran gaji 13.

“Gaji 13 itu diperuntukkan untuk membantu kebutuhan PNS dalam menghadapi tahun ajaran baru bagi anak yang masuk sekolah. Dan menang dibayarkan pada bulan Juni. Namun kalau ada pergeseran bulan. Pasti akan disampaikan ke setiap daerah. Namun untuk saat ini, belum ada pemberitahuan. Jadi kita belum bisa pastikan kalau pembayaran dilakukan Juli. Karena biasanya pada Juni gaji 13 sudah dibayarkan. Namun kita juga bakal menyesuaikan dengan pusat,” tandasnya.

Pengamat Pemerintahan Dr Welly Waworundeng mengatakan, tambahan gaji 13 yang nanti akan diterima PNS harus jadi pemicu dalam memaksimalkan tugas. “Sudah beberapa tahun ini PNS dihadiahi gaji 13 dan bahkan sudah ada 14. Ini harusnya menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi,” sebut akademisi Fispol Unsrat ini.

Dia menuturkan, di tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah, penganggaran gaji 13 tetap diprioritaskan. Sebab itu, PNS harus menjawabnya dengan kinerja bagus. “Apalagi menyangkut pelayanan publik. Khusus Pemprov ada beberapa instansi yang disorot Ombudsman. PNS di dinas itu harus memaksimalkan tugas,” imbuhnya.

Ke depan, kata Waworundeng, sebaiknya ada penilaian konkrit kinerja PNS. “Kalau bagus, gaji 13 dan 14 bisa diterima full. Jika tidak, ya dilakukan evaluasi. Agar tak hanya TKD yang pembayaran berdasarkan kinerja, namun juga gaji 13 dan 14,” pungkasnya.(gnr)

Artikel Asli