Gagal Jadi Menteri Karena Indikasi Korupsi, Ini Kekayaan Tetty Paruntu

Kompas.com Dipublikasikan 01.00, 23/10/2019 • Ahmad Naufal Dzulfaroh
ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A
Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu melambaikan tangannya saat berjalan memasuki Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019). Menurut rencana Presiden Joko Widodo akan memperkenalkan jajaran kabinet barunya hari ini usai dilantik Minggu (20/10/2019) kemarin untuk masa jabatan keduanya bersama Wapres Maruf Amin periode tahun 2019-2024.

KOMPAS.com - Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu sempat terlihat merapat ke Istana, Senin (21/20/2019).

Sama halnya para calon menteri lainnya, ia mengenakan kemeja baju putih saat di Istana.

Namun, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rochman mengatakan Tetty dicoret di menit akhir karena rekam jejaknya terkait korupsi.

Lantas berapa harta kekayaan Tetty Paruntu:

Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, Tetty memiliki harta kekayaan sebesar Rp 42.516.033.830.

Jumlah tersebut berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode terbaru 2018.

Sebagian besar harta kekayaannya berupa harta bergerak yang bernilai Rp 22.865.000.000.

Harta kekayaannya di bidang tanah dan bangunan menempati posisi kedua dengan nilai Rp 14.853.000.000.

Baca juga: Sekjen Golkar: Tetty Batal Bertemu Jokowi Usai Jawab Pertanyaan soal Bowo Sidik

Meski menjabat di Minahasa Selatan, mayoritas tanahnya berada di Jakarta.

Rinciannya adalah, dua bidang tanah di Jakarta Selatan, satu bidang tanah di Jakarta Pusat, Bogor, dan Minahasa Selatan.

Ia juga memiliki harta di bidang kas negara sebesar Rp 4.738.191.948.

Sementara itu, harta kekayaannya dalam kategori surat berharga memiliki nilai Rp 105.225.994.

Dalam data LHKPN tersebut, Tetty tak memiliki harta di bidang alat transportasi dan mesin.

Tetty juga memiliki hutang sebesar Rp 45.384.112.

Kasus Korupsi Bowo

Fadjroel mengatakan bahwa Tetty urung menemui Jokowi karena pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang menjerat politikus Golkar, Bowo Sidik Pangarso.

Menurutnya, pencoretan tersebut didasari atas prinsip kehati-hatian.

"Memang diundang, tapi ada pertimbangan prinsip kehati-hatian," kata Fadjroel, seperti dikutip dari Kompas.com (22/10/2019).

"Terutama soal pemanggilan beliau (di KPK)," sambungnya.

Mantan aktivis 98 itu menyebutkan bahwa pihak Istana sejak awal tidak mendeteksi rekam jejak Tetty Paruntu.

Tetty pun tak jadi bertemu Jokowi. Ia hanya bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Sumber: Kompas.com (Ihsanuddin/Dani Prabowo | Editor: Bayu Galih).

Penulis: Ahmad Naufal DzulfarohEditor: Resa Eka Ayu Sartika

Artikel Asli