Fakta di Balik Penyetopan Penerimaan CPNS Pemerintahan Presiden Jokowi

Merdeka.com Dipublikasikan 23.00, 07/07

                Peserta Tes CPNS. ©2020 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho
Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih menjadi pekerjaan impian jutaan orang. Impian mereka tidak berlebihan. Hanya ingin ada perubahan di kehidupan. Tenang di masa tua dan mapan. Namun, pemerintah akan menghentikan sementara atau moratorium penerimaan CPNS.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih menjadi pekerjaan impian jutaan orang. Impian mereka tidak berlebihan. Hanya ingin ada perubahan di kehidupan. Tenang di masa tua dan mapan.

Seperti yang diceritakan salah satu peserta tes CPNS 2019 Yanuarita. Dia yakin profesi PNS akan mengubah jalan hidupnya meskipun banyak profesi lain tak kalah menjanjikan.

"Saya ingin mengubah hidup," kata gadis asal Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) ini.

Tekadnya sudah bulat. Dia berharap bisa menerapkan ilmu semasa di bangku kuliah untuk membangun negeri.

"Saya anggap ini wujud tanggung jawab dan cita-cita saya. Karena sejujurnya saya sudah bekerja pada beberapa kantor swasta, tetapi kali ini saya ingin mencoba mengubah nasib dengan mengikuti tes seleksi CPNS."

"Karena menurut saya menjadi seorang PNS bisa menjamin masa depan saya dan dengan begitu saya bisa merealisasikan ilmu jurusan yang saya pelajari di bangku kuliah," ungkap Yanuarita penuh yakin.

Yanuarita, sudah menyelesaikan tes meski hasilnya tidak menggembirakan. Dia mengaku akan tetap mencobanya di tahun depan.

Namun, harapan Yanuarita dan calon pelamar lain tampaknya belum akan segera terwujud. Sebab, pemerintah akan menghentikan sementara atau moratorium penerimaan CPNS.

Berikut sejumlah faktanya yang dirangkum merdeka.com.

1. Tidak Ada Alokasi Anggaran CPNS

Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan tidak akan ada Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) periode 2020. Hal tersebut karena pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk penerimaan CPNS 2020.

"Tahun anggaran 2020, tidak ada (penerimaan PNS)," ujar Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas BKN Paryono kepada merdeka.com, Jakarta.

Salah seorang sumber merdeka.com mengatakan pemerintah harus membatalkan penerimaan CPNS 2020 disebabkan anggaran seleksi yang direalokasi untuk penanganan virus corona di Indonesia. Namun, saat diminta konfirmasi akan hal ini, Paryono tidak memberi tanggapannya.

2. KemenPAN Pastikan Tak Ada Rekrutmen CPNS Hingga 2021

Pemerintah memastikan tidak akan membuka calon pegawai negeri sipil (CPNS) periode 2020 dan 2021. Adapun, program sekolah kedinasan seperti Akademi Kepolisian dan Akademi Militer akan tetap berjalan di 2021.

"Rekrutmen CPNS, 2 tahun ini tidak ada, kecuali kedinasan yang terprogram seperti Akpol, Akmil, itu tetap jalan di 2021," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo, di Kompleks Gedung DPR MPR RI, Jakarta, Senin (6/7).

Menteri Tjahjo menegaskan, meski penerimaan CPNS hingga 2021 ditiadakan, namun pemerintah tetap melanjutkan seleksi CPNS formasi 2019 di tahun ini. Di mana, pelaksanaannya terhambat akibat pandemi Corona.

3. Kemenkeu Tak Terima Pegawai Baru Hingga 2024

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan moratorium atau pemberhentian sementara perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru baik dari umum dan mahasiswa STAN hingga 2024. Kementerian Keuangan berupaya mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang optimal untuk mewujudkan SDM yang adaptif dan technology savy.

Guna mencapai proyeksi tersebut, Kementerian Keuangan menyiapkan sejumlah strategi seputar kebutuhan SDM pada rentang waktu 2020-2024. Antara lain:

a. Arahan Menteri Keuangan untuk menerapkan kebijakan minus growth mulai tahun 2020

b. Pelaksanaan moratorium rekrutmen CPNS umum dan lulusan PKN STAN pada tahun 2020-2024

c. Proyeksi pegawai keluar dihitung melalui prediksi pegawai yang memasuki batas usia pensiun (BUP) dan pegawai keluar non pensiun sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Jumlah prediksi pegawai BUP berdasarkan pada data per Januari 2020

d. Pemenuhan pegawai baru tahun 2020 berasal dari rekrutmen umum tahun 2019

e. Kecukupan anggaran dan sarana prasarana pendukung lainnya.

 

Artikel Asli