Update browser Anda

Browser yang digunakan merupakan versi lama dan sudah tidak didukung lagi. Kami menyarankan Anda mengupdate browser Anda untuk pengalaman yang lebih baik.

FITRA Desak Pemerintah Realokasi Anggaran agar Fokus pada Dampak dan Penanganan Covid-19

Kompas.com Dipublikasikan 07.56, 27/03/2020 • Vitorio Mantalean
shutterstock
Ilustrasi anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mendesak pemerintah segera merevisi APBN secara menyeluruh, sehubungan dengan biaya raksasa yang dibutuhkan untuk menangani dampak pandemi Covid-19 di Indonesia.
Sekretaris Jenderal FITRA, Misbah Hasan berujar, pos-pos anggaran besar di berbagai kementerian dan lembaga harus segera direalokasikan untuk penanganan dan antisipasi dampak Covid-19.
"Anggaran yang besar di kementerian dan lembaga, seperti Kemenhan, Polri, PUPR, Kementerian Agama, dapat segera direalokasi," kata Fitra melalui keterangannya pada wartawan, Jumat (27/3/2020).

Baca juga: BPK dan Pemerintah Bahas Pengalihan Anggaran untuk Penanganan Covid-19
"Kementerian Keuangan mesti menyisir dan merealokasi anggaran program/kegiatan yang tidak prioritas sana," imbuh dia.
Misbah memberi contoh, Kementerian Pertahanan punya pagu anggaran hingga Rp 127,4 triliun. Kementerian PUPR punya pagu anggaran hingga Rp 120,2 triliun.
Kemudian, pagu anggaran Polri mencapai Rp 90,3 triliun dan pagu anggaran Kementerian Agama tembus Rp 65,1 triliun. Semua di luar gaji pegawai.
Maka, pemerintah mesti segera merevisi APBN secara menyeluruh, baik melalui penerbitan Perppu APBN 2020 atau APBN-Perubahan 2020 yang dipercepat.
Melalui revisi anggaran itu, Misbah berpendapat, orientasi APBN berarti harus beralih dari fokus semula.

Baca juga: Karena Covid-19, Kementerian ATR/BPN Realokasi Anggaran Belanja
Pemerintah harus mengarahkan fokus lebih pada antisipasi ketidakpastian nasional dan global akibat pandemi Covid-19.
"Dan juga fokus untuk penguatan perlindungan sosial, termasuk pemberian BLT (bantuan langsung tunai) bagi pekerja harian dan UKM," kata dia.
"Alokasi yang sudah dianggarkan di APBN 2020 untuk Kartu Sembako itu Rp 28,1 triliun bagi 15,6 juta kelompok penerima manfaat (KPM). Ini pasti membengkak, baik anggaran yang harus disediakan maupun jumlah penerimanya, karena KPM meluas, tidak hanya masyarakat miskin saja," Misbah mengakhiri.

Penulis: Vitorio MantaleanEditor: Irfan Maullana

Artikel Asli