Ekonom ke Jokowi: Sri Mulyani, Susi, dan Basuki Layak Dipertahankan

kumparan Dipublikasikan 09.05, 18/10/2019 • Wiji Nurhayat
Menteri Keuangan Sri Mulyani berjalan meninggalkan ruangan usai memberikan keterangan terkait upaya pemerintah untuk membendung banjir impor tekstil dan produk tekstil (TPT) di Jakarta, Senin (14/10/2019). Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Presiden Joko Widodo akan mengumumkan kabinet barunya, segera setelah dilantik sebagai Presiden RI bersama bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, pada Minggu (20/10). Perbincangan mengenai nama-nama yang akan masuk dalam kabinet masih terus bergulir.

Setidaknya ada tiga nama menteri yang laik untuk dipertahankan. Ketiganya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Sri Mulyani

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Indonesia Fajar B Hirawan mengatakan, Sri Mulyani laik untuk dipertahankan. Menurutnya, Sri Mulyani berhasil membawa defisit APBN mengecil.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) defisit anggaran selama 2014 sebesar Rp 227,4 triliun atau sekitar 2,26 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Tahun berikutnya, defisit anggaran kembali meningkat menjadi Rp 287 triliun atau 2,8 persen dari PDB.

Di 2016, defisit anggaran mencapai Rp 307,7 triliun atau 2,46 persen dari PDB. Sementara di 2017, defisit anggaran mencapai Rp 345,8 triliun atau 2,57 persen dari PDB. Di tahun lalu, defisit APBN menurun menjadi Rp 287,9 triliun atau 1,72 persen dari PDB.

Adapun realisasi defisit APBN sejak Januari-Agustus 2019 sebesar Rp 199,1 triliun atau Rp 1,24 persen dari PDB.

"Laik dipertahankan, tapi itu kan hak prerogatif presiden. Dipertahankan atau diganti dengan sosok yang minimal sama dengan sosok Menkeu saat ini," ujar Fajar kepada kumparan, Jumat (18/10).

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menjelaskan, kebijakan Sri Mulyani sejalan dengan Nawacita Jokowi, yang berfokus membangun infrastruktur.

Menteri Susi Pudjiastuti dan Sri Mulyani Foto: IG: @susipudjiastuti115 @smindrawati

"Selama ini kita sering kesulitan memperoleh pendanaan infrastruktur, di bawah bu Sri Mulyani ini bisa lancar," katanya.

Apalagi, Sri Mulyani merupakan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia, sehingga kepercayaan investor semakin tinggi terhadap Indonesia.

Tak kalah penting, lanjut Trubus, Sri Mulyani berhasil mereformasi birokrasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pegawai Kemenkeu yang terjerat OTT KPK juga dinilai tak sebanyak sebelumnya.

"Bu Sri Mulyani ini juga mampu melakukan koordinasi dengan kementerian lain sehingga tak mengalami kesulitan pendanaan. Reformasi birokrasi juga berhasil ya, lebih efisien, orang-orang pajak dan bea cukai saat ini bisa ditekan yang kena OTT KPK," kata Trubus.

*Susi Pudjiastuti *

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira menilai, Susi Pudjiastuti juga laik untuk dipertahankan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Di bawah Susi Pudjiastuti, KKP semakin menunjukkan keunggulannya di sektor kelautan dan perikanan.

"Di sektor perikanan, terbukti berhasil menaikkan ekspor perikanan di saat neraca dagang defisit," kata Bhima.

Selanjutnya, Nilai Tukar Nelayan (NTN) di sektor perikanan juga cenderung meningkat dibandingkan sebelumnya. Adapun per September 2019, NTP subsektor perikanan naik 0,61. Secara rinci, NTP Nelayan naik 0,49 persen dan NTP Pembudidaya Ikan naik 0,7 persen.

"Ini kan jadi indikator membaiknya daya beli nelayan kita," kata Bhima.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan konferensi pers sekaligus menyerahkan Penghargaan Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan di Gedung Mina Bahari, Jakarta, Rabu, (9/10/2019). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Sementara itu, Trubus menjelaskan, kebijakan Susi Pudjiastuti berupa penenggelaman kapan pada kegiatan illegal fishing dinilai memberikan efek jera. Menurutnya, penenggelaman kapal ini juga lebih efektif dibandingkan mesti dilelang.

"Kalau zaman dulu, pencuri dibawa ke Pengadilan, prosesnya lama, ganti rugi, enggak jelas prosesnya, terus kapal dilelang, tapi yang beli itu perushaan yang itu lagi, dia beli dengan harga yang murah. Bu Susi tenggelamkan kapal, mereka suruh bayar denda, masuk ke kantong negara," katanya.

*Basuki Hadimuljono *

Bhima melanjutkan, menteri lain yang dipandangnya laik untuk dipertahankan adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Sebagai pelaksana lapangan pengembangan infrastruktur, ia melanjutkan, kerja Menteri Basuki cukup baik dalam memastikan pembangunan berlangsung secara cepat.

"Ini menteri yang irit bicara dan gayanya eksekutor. Gak neko-neko tapi sesuai semangat Jokowi, kerja, kerja, kerja!" katanya.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat menghadiri wisudawan Universitas Pancasila di JCC Senayan, Selasa (1/10). Foto: Nurul Nur Azizah/kumparan

Sementara itu, Trubus menuturkan, ketiga menteri tersebut rawan untuk dicampur urusan politik, meskipun bukan berasal dari elite politik.

"Justru karena bukan elite politik, jadi bisa saja ketiganya diutak-atik demi kepentingan politik. Tapi balik lagi ke Presiden Jokowi akan seperti apa," tambahnya,

Artikel Asli