Draf Lengkap RUU Ketahanan Keluarga

LINE TODAY Dipublikasikan 07.04, 20/02

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR…TAHUN…

TENTANG

KETAHANAN KELUARGA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang : 

a. bahwa untuk mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, serta kepribadian luhur dan jati diri bangsa sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa keluarga sebagai bagian unit kecil masyarakat merupakan modal dasar sebagai basis dan titik sentral kegiatan pembangunan nasional serta ketahanan keluarga merupakan pilar utama dalam mewujudkan ketahanan nasional;

c. bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya serta teknologi informasi, telah mengubah dan menyebabkan pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa dan tatanan keluarga, sehingga diperlukan kebijakan Ketahanan Keluarga yang berpihak pada kepentingan keluarga dan mampu memberikan pelindungan kepada keluarga;

d. bahwa dalam peraturan perundangan-undangan yang mengatur urusan keluarga masih parsial dan belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga diperlukan Undang-Undang yang mengatur Ketahanan Keluarga secara komprehensif;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga; 

Mengingat : Pasal 20, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : Rancangan Undang-Undang Tentang Ketahanan Keluarga 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat dari perkawinan yang sah yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. 

2. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik keluarga dalam mengelola sumber daya fisik maupun non fisik dan mengelola masalah yang dihadapi, untuk mencapai tujuan yaitu keluarga berkualitas dan tangguh sebagai pondasi utama dalam mewujudkan Ketahanan Nasional.

3. Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis bangsa yang meliputi seluruh kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar, untuk menjamin identitas, dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.

4. Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga sebagai resultan dari pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan perkembangan keluarga, baik diukur secara objektif dengan mengacu pada standar pemenuhan kebutuhan secara normatif, maupun diukur secara subjektif yang mengukur kepuasan pemenuhan kebutuhan keluarga.

5. Kerentanan Keluarga adalah suatu kondisi atau keadaan tertentu yang ditentukan oleh faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan atau proses-proses tertentu yang dapat mempengaruhi penurunan daya kemampuan Keluarga dalam menghadapi permasalahan dan gangguan dalam menjalankan fungsinya.

6. Gerakan nasional Ketahanan Keluarga adalah gerakan nasional sebagai upaya bersama untuk mengingatkan kembali akan pentingnya Ketahanan Keluarga, berkumpul, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan Keluarga. 

7. Pendidikan Ketahanan Keluarga adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta menanamkan nilai-nilai Keluarga untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Keluarga secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan agar dapat berperan serta dalam Ketahanan Keluarga.

8. Pelatihan Ketahanan Keluarga adalah proses belajar mengenai Ketahanan Keluarga untuk memperoleh keterampilan agar dapat mencapai efektivitas dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan berkeluarga melalui pengembangan proses berpikir, sikap, pengetahuan, kecakapan, dan kemampuan agar dapat berperan serta dalam Ketahanan Keluarga.

9. Konsultasi Ketahanan Keluarga adalah suatu bentuk pertukaran pikiran, bimbingan, dan bantuan dari konsultan kepada Keluarga untuk mendapatkan nasihat dan saran yang sebaik-baiknya dalam upaya memecahkan masalah Keluarga, mengatasi konflik dan stres yang dihadapi dalam kehidupan berkeluarga, serta membangun dan menjaga harmonisasi interaksi Keluarga.

10. Krisis Keluarga adalah suatu kondisi kehidupan keluarga dalam keadaan tidak stabil, tidak terarah, dan dianggap membahayakan karena dapat membawa perubahan negatif pada struktur dan fungsi Keluarga.

11. Kelentingan Keluarga adalah kemampuan Keluarga untuk bertahan dan kembali pada keadaan semula saat terjadi kemalangan atau krisis dalam Keluarga.

12. Interaksi Keluarga merupakan aksi reaksi antara anggota Keluarga dalam aktivitas keseharian, meliputi interaksi antara suami istri, Orang Tua dan Anak, Anak dan Anak, dan lintas generasi keluarga.

13. Eksistensi Keluarga adalah keberadaan institusi keluarga secara utuh serta terhindar dari ancaman fisik atau non fisik bagi keberlangsungan Keluarga sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Keluarga Tangguh adalah kondisi Keluarga yang mampu mengatasi persoalan internal keluarganya secara mandiri dan menangkal gangguan yang berasal dari luar dengan berpegang teguh pada prinsip Keluarga dan nilai-nilai Keluarga dengan mengedepankan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, semangat persaudaraan, dan kemandirian Keluarga yang solutif dalam mengatasi permasalahan keluarga.

15. Keluarga Berkualitas adalah kondisi Keluarga yang bercirikan terdidik, sejahtera, sehat, maju, mandiri, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

16. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

17. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.

18. Pengasuhan Anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi Anak. 

19. Pengasuhan Alternatif adalah Pengasuhan Anak yang dilaksanakan oleh Keluarga sedarah, Orang Tua angkat, Wali, dan pengasuhan dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan demi kepentingan terbaik bagi Anak.

20. Keluarga Rentan adalah keluarga yang berisiko mengalami masalah, baik dari diri maupun dari lingkungan sehingga tidak dapat mengembangkan potensinya.

21. Pemerintah yang selanjutnya disebut Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

22. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II

ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Ketahanan Keluarga berasaskan: 

a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. kekeluargaan;

c. pencegahan;

d. kemanusiaan;

e. keadilan;

f. keseimbangan;

g. kemanfaatan;

h. pelindungan;

i. partisipatif;

j. harmonisasi;

k. non diskriminatif.

Pasal 3

Ketahanan Keluarga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip: 

a. pemeliharaan dan penguatan nilai keluarga;

b. penguatan struktur dan keberfungsian keluarga;

c. keluarga sebagai basis dan titik sentral kegiatan pembangunan;

d. pemberdayaan dan kemandirian keluarga; dan

d. keberpihakan pada keluarga. 

Pasal 4 

Ketahanan keluarga bertujuan untuk: 

a. menciptakan keluarga tangguh yang mampu mengatasi persoalan internal keluarganya secara mandiri dan menangkal gangguan yang berasal dari luar dengan berpegang teguh pada prinsip keluarga dan nilai-nilai keluarga dengan mengedepankan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, semangat persaudaraan, dan kemandirian keluarga yang solutif dalam mengatasi permasalahan keluarga.

b. mengoptimalkan fungsi keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam mendidik, mengasuh, membina tumbuh kembang, menanamkan nilai-nilai religius dan moral, serta membentuk kepribadian dan karakter Anak bangsa yang baik sebagai generasi penerus.

c. mewujudkan pembangunan manusia Indonesia secara emosional dan spiritual yang berasal dari pembangunan keluarga sebagai bagian unit kecil masyarakat yang merupakan modal dasar dalam kegiatan pembangunan nasional. 

d. mengoptimalkan peran Ketahanan Keluarga sebagai pondasi utama dalam mewujudkan Ketahanan Nasional dan pilar utama dalam menjaga ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa. 

BAB III

RENCANA INDUK KETAHANAN KELUARGA 

Pasal 5 

. (1)  Untuk mewujudkan tujuan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun Rencana Induk Ketahanan Keluarga.

. (2)  Rencana Induk Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

. (3)  Rencana Induk Ketahanan Keluarga merupakan pedoman dalam Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga. Pasal 6

. (1)  Rencana Induk Ketahanan Keluarga disusun untuk: 

a. jangka panjang;

b. jangka menengah; dan

c. tahunan.

. (2)  Rencana Induk Ketahanan Keluarga Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 

. (3)  Rencana Induk Ketahanan Keluarga Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

. (4)  Rencana Induk Ketahanan Keluarga tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 7

. (1)  Rencana Induk Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun oleh Badan yang menangani Ketahanan Keluarga.

. (2)  Dalam menyusun Rencana Induk Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah lainnya dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait.

. (3)  Rencana Induk Ketahanan Keluarga yang disusun harus dilaporkan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pasal 8

Rencana Induk Ketahanan Keluarga disusun dengan memperhatikan paling sedikit: 

a. kebermanfaatan bagi peningkatan kualitas dan kapasitas keluarga secara fisik, psikologis dan spiritual, kemandirian dan kesejateraan keluarga, serta peradaban bangsa;

b. agama, sosial budaya, dan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat;

c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

d. perkembangan lingkungan strategis. 

Pasal 9

Rencana Induk Ketahanan Keluarga paling sedikit meliputi: 

a. visi, misi, dan strategi penyelenggaraan Ketahanan Keluarga;

b. sasaran dan tahapan capaian Ketahanan Keluarga;

c. sarana dan prasana Ketahanan Keluarga;

d. pengembangan sistem informasi Ketahanan Keluarga; dan

e. pembagian tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.

Pasal 10

. (1)  Kementerian/lembaga pemerintah wajib menindaklanjuti Rencana Induk Ketahanan Keluarga dalam program kerja kementerian/lembaganya masing-masing.

. (2)  Kementerian/lembaga pemerintah wajib melaporkan pelaksanaan Rencana Induk Ketahanan Keluarga kepada Badan yang menangani Ketahanan Keluarga, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan masyarakat. 

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Ketahanan Keluarga diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Ketahanan  Keluarga daerah dengan mengacu pada Rencana Induk Ketahanan Keluarga. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah. 

Pasal 13 

. (1)  Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti Rencana Induk Ketahanan Keluarga dalam program kerja di daerahnya masing-masing.

. (2)  Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib melaporkan pelaksanaan Rencana Induk Ketahanan Keluarga kepada Pemerintah Daerah provinsi.

. (3)  Pemerintah Daerah provinsi wajib melaporkan kepada Badan yang menangani Ketahanan Keluarga, Kementerian yang membidangi urusan dalam negeri, dan Presiden.

BAB IV PENYELENGGARAAN KETAHANAN KELUARGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

. (1)  Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh: 

a. Keluarga;

b. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; serta

c. masyarakat.

. (2)  Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: 

a. penunaian kewajiban dan pemenuhan hak keluarga;

b. pemenuhan aspek Ketahanan Keluarga;

(3) Pemenuhan aspek Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: 

a. ketahanan fisik;

b. ketahanan sosial budaya;

c. ketahanan ekonomi; dan

d. ketahanan sosio-psikologis. Bagian KeduaPenunaian Kewajiban dan Pemenuhan Hak Keluarga 

Paragraf 

1 Keluarga

Pasal 15

. (1)  Setiap Keluarga dalam penyelenggaraan Ketahanan Keluarga, berkewajiban antara lain untuk: 

a. berperan serta dalam penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di lingkungannya untuk mewujudkan Keluarga Indonesia yang tangguh dan berkualitas.

b. menghormati hak keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; serta

c. melindungi Keluarga dan masyarakat di lingkungannya dari bahaya pornografi, pergaulan seks bebas, serta penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

. (2)  Hak Keluarga dalam penyelenggaraan Ketahanan Keluarga, antara lain:

a. memperoleh dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka penguatan nilai-nilai keluarga, struktur, dan fungsi keluarga, serta peningkatan kapasitas dan kemandirian keluarga;

b. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tentram, yang menghormati, menghargai, dan melindungi satu sama lain. 

Paragraf 2 

Anggota Keluarga 

Pasal 16 

. (1)  Setiap anggota Keluarga dalam penyelenggaraan Ketahanan Keluarga, berkewajiban antara lain untuk: 

a. berperan serta dalam penyelenggaraan Ketahanan Keluarga;

b. menaati perintah agama dan menjauhi larangan agama berdasarkan agama yang dianut;

c. menghormati hak anggota Keluarga lainnya;

d. melaksanakan pendidikan karakter dan akhlak mulia; serta

e. mengasihi, menghargai, melindungi, menghormati anggota keluarga;

. (2)  Hak anggota keluarga dalam penyelenggaraan Ketahanan Keluarga, antara lain: 

a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keterampilan;

b. mendapatkan pelindungan dan bantuan untuk menjaga keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;

c. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya; serta 

d. hidup di dalam keluarga yang aman dan tentram. 

Paragraf 3

Calon Pasangan Menikah 

Pasal 17 

. (1)  Setiap laki-laki dan perempuan calon pasangan menikah berkewajiban untuk: 

a. memberitahukan identitas diri dan status pernikahan calon pasangan menikah;

b. menginformasikan riwayat dan kondisi kesehatan calon pasangan menikah; dan

c. mengikuti pendampingan pra perkawinan;

. (2)  Setiap laki-laki dan perempuan calon pasangan menikah berhak untuk: 

a. mendapatkan informasi identitas diri dan status pernikahan calon pasangan menikah;

b. mendapatkan informasi riwayat dan kondisi kesehatan calon pasangan menikah;

c. mendapatkan pendampingan pra perkawinan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Setiap laki-laki dan perempuan calon pasangan menikah dapat membuat perjanjian pra perkawinan selama tidak bertentangan dengan norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 19 

. (1)  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pendampingan pra perkawinan sesuai dengan norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. (2)  Pendampingan pra perkawinan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: 

a. informasi;

b. bimbingan; dan

c. pemeriksaan kesehatan pra perkawinan.

Pasal 20

. (1)  Informasi pra perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a berkaitan dengan informasi berupa: 

a. kebenaran identitas diri dan status pernikahan calon pasangan menikah;

b. pelayanan legalitas perkawinan;

c. pelayanan bimbingan pra perkawinan; dan

d. pelayanan kesehatan pra perkawinan.

. (2)  Penyediaan informasi pra perkawinan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan dapat dilakukan bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil serta pemangku kepentingan Ketahanan Keluarga lainnya.

Pasal 21

(1) Bimbingan pra perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dapat berupa kursus dengan materi yang memuat tentang antara lain tujuan dan fungsi keluarga, kewajiban dan hak suami istri, kesehatan reproduksi, keharmonisan keluarga, pendidikan dan pengasuhan Anak, manajemen keuangan rumah tangga, dan wirausaha keluarga. 

. (2)  Bimbingan pra perkawinan dilakukan secara berkala di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, tempat ibadah sesuai agama masing-masing, dan/atau di tempat penyelenggara bimbingan yang di inisiasi oleh masyarakat dan/atau organisasi masyarakat.

. (3)  Penyelenggaraan bimbingan pra perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditandai dengan dikeluarkannya sertifikat bimbingan pra perkawinan bagi calon pasangan menikah.

. (4)  Sertifikat bimbingan pra perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan.

Pasal 22

. (1)  Pemeriksaan kesehatan pra perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c diselenggarakan secara berkala dan difasilitasi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan lembaga atau organisasi kesehatan non pemerintah.

. (2)  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan aksesibilitas kepada masyarakat untuk Pemeriksaan kesehatan pra perkawinan, berupa antara lain: 

a. ketersediaan layanan pemeriksaan kesehatan pra perkawinan pada fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah dan non pemerintah;

b. keterjangkauan biaya pelayanan;

c. kejelasan prosedur pelayanan; dan

d. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan.

Pasal 23

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak pendampingan pra perkawinan sesuai dengan kebutuhannya. 

Paragraf 4 

Suami Istri 

Pasal 24 

. (1)  Dalam penyelenggaraan Ketahanan Keluarga, Setiap suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga dan membina harmonisasi keluarga.

. (2)  Setiap suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah wajib saling mencintai, menghormati, menjaga kehormatan, setia, serta memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.

. (3)  Setiap suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah memiliki kedudukan dan hak yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat sesuai dengan norma agama, etika sosial, dan peraturan perundang-undangan. Pasal 25

. (1)  Setiap suami istri yang terikat perkawinan yang sah melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. (2)  Kewajiban suami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain:  

a. sebagai kepala Keluarga yang bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan Keluarga, memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan bertanggung jawab atas legalitas kependudukan Keluarga;

b. melindungi keluarga dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran;

c. melindungi diri dan keluarga dari perjudian, pornografi, pergaulan dan seks bebas, serta penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; serta

d. melakukan musyawarah dengan seluruh anggota keluarga dalam menangani permasalahan keluarga.

(3) Kewajiban istri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain: 

a. wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;

b. menjaga keutuhan keluarga; serta

c. memperlakukan suami dan Anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan Anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 26

(1) Dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga, Setiap suami istri yang terikat perkawinan yang sah berhak untuk: 

a. membangun keluarga yang tangguh dan berkualitas;

b. menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan, penyimpangan seksual, dan penyiksaan seksual;

c. memperoleh keturunan sebagai generasi penerus Keluarga; 

. (2)  Setiap suami istri yang terikat perkawinan yang sah berhak memperoleh keturunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan cara alamiah atau teknologi reproduksi bantuan dengan menggunakan hasil pembuahan sperma dan ovum yang berasal dari suami-istri yang bersangkutan dan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal.

. (3)  Teknologi reproduksi bantuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai upaya akhir untuk memperoleh keturunan berdasarkan pada suatu indikasi medik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 27

Setiap suami istri yang terikat perkawinan yang sah dapat mengangkat Anak sesuai dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 28

Setiap suami istri yang memiliki Anak, wajib secara bersama-sama bertanggung jawab dalam mendidik dan mengasuh Anak dengan memberikan keteladanan dan pola pengasuhan yang baik. 

Pasal 29

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD) wajib memfasilitasi istri yang bekerja di instansi masing-masing untuk mendapatkan: 

a. hak cuti melahirkan dan menyusui selama 6 (enam) bulan, tanpa kehilangan haknya atas upah atau gaji dan posisi pekerjaannya;

b. kesempatan untuk menyusui, menyiapkan, dan menyimpan air susu ibu perah (ASIP) selama waktu kerja;

c. fasilitas khusus untuk menyusui di tempat kerja dan di sarana umum; dan

d. fasilitas rumah Pengasuhan Anak yang aman dan nyaman di gedung tempat bekerja.

(2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD) wajib memfasilitasi suami yang bekerja di instansi masing-masing untuk mendapatkan hak cuti saat istrinya melahirkan, istri atau Anaknya sakit atau meninggal. 

Paragraf 5

Orang Perseorangan

Pasal 30

Setiap Orang berkewajiban untuk berperan serta dan mendukung penyelenggaraan Ketahanan Keluarga. 

Pasal 31 

. (1)  Setiap Orang dilarang menjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan secara sukarela, menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan.

. (2)  Setiap Orang dilarang membujuk, memfasilitasi, memaksa, dan/atau mengancam orang lain menjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan, atau menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan. 

Pasal 32 

. (1)  Setiap Orang dilarang melakukan surogasi untuk memperoleh keturunan.

. (2)  Setiap Orang dilarang membujuk, memfasilitasi, memaksa, dan/atau mengancam orang lain melakukan surogasi untuk memperoleh keturunan.

Bagian Ketiga

Pemenuhan Aspek Ketahanan Keluarga

Paragraf 1

Pemenuhan Aspek Ketahanan Fisik

Pasal 33

. (1)  Setiap Keluarga bertanggung jawab untuk memenuhi aspek ketahanan fisik bagi seluruh anggota keluarga, berupa antara lain: 

a. memenuhi kebutuhan pangan, gizi dan kesehatan, sandang, dan tempat tinggal yang layak huni;

b. mengikutsertakan anggota Keluarga dalam jaminan kesehatan; dan

c. menjaga kesehatan tempat tinggal dan lingkungan.

. (2)  Tempat tinggal yang layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki karakteristik antara lain:

a. memiliki sirkulasi udara, pencahayaan, dan sanitasi air yang baik; 

b. memiliki ruang tidur yang tetap dan terpisah antara Orang Tua dan Anak serta terpisah antara Anak laki-laki dan Anak perempuan;

c. ketersediaan kamar mandi dan jamban yang sehat, tertutup, dapat dikunci, serta aman dari kejahatan seksual.

Pasal 34

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi Keluarga antara lain melalui: 

a. pasar murah;

b. subsidi pangan;

c. kegiatan peningkatan gizi bagi Keluarga; dan

d. edukasi tentang pangan dan gizi.

Pasal 35

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan kesehatan kepada Keluarga melalui antara lain: 

a. edukasi kesehatan untuk Keluarga;

b. penyediaan jaminan sosial kesehatan masyarakat;

c. penyediaan ruang laktasi dan jamban Keluarga di ruang publik;

d. penyediaan ruang atau tempat rumah Pengasuhan Anak yang aman dan nyaman;

e. penyediaan fasilitas olahraga di ruang publik;

f. penyediaan ruang terbuka publik untuk rekreasi dan interaksi Keluarga;

g. perawatan kesehatan jiwa masyarakat; dan

h. pengawasan terhadap peredaran makanan dan obat-obatan.

Pasal 36 

. (1)  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi tempat tinggal layak huni untuk Keluarga.

. (2)  Fasilitasi tempat tinggal layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa antara lain melalui: 

a. bantuan dana renovasi rumah tidak layak huni;

b. subsidi rumah layak huni bagi Keluarga yang tidak memiliki rumah;

c. keringanan pinjaman kredit kepemilikan, pembangunan dan/atau renovasi rumah tidak layak huni; serta

d. penyediaan rumah susun umum dan rumah bersubsidi yang layak huni.

. (3)  Bantuan dana renovasi rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan penyediaan rumah susun umum dan rumah bersubsidi yang layak huni sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk: 

a. keluarga rentan yang memiliki Anak;

b. keluarga yang merawat Orang Tua lanjut usia; dan

c. keluarga penyandang disabilitas.

. (4)  Rumah susun umum dan rumah bersubsidi yang layak huni sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memiliki karakteristik antara lain: 

a. memiliki sirkulasi udara, pencahayaan, dan sanitasi air yang baik;

b. memiliki ruang keluarga dan ruang tidur yang tetap dan terpisah antara Orang Tua dan Anak serta terpisah antara Anak laki-laki dan Anak perempuan;

c. ketersediaan kamar mandi dan jamban Keluarga yang sehat, tertutup, dapat dikunci, serta aman dari kejahatan seksual. 

Paragraf 2

Pemenuhan Aspek Ketahanan Sosial Budaya 

Pasal 37 

. (1)  Setiap Keluarga bertanggung jawab memenuhi aspek ketahanan sosial budaya keluarga bagi seluruh anggota keluarga dengan cara: 

a. meningkatkan ketaatan beragama;

b. mewujudkan kepedulian sosial; dan

c. memprioritaskan pendidikan.

. (2)  Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam meningkatkan ketaatan beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain: 

a. memfasilitasi pendidikan keagamaan bagi anggota Keluarga;

b. memotivasi anggota Keluarga untuk rajin beribadah; dan

c. pembentukan karakter sejak dini sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

. (3)  Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam mewujudkan kepedulian sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain: 

a. mendampingi Orang Tua lanjut usia; dan/atau

b. berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan di masyarakat;

(4) Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam memprioritaskan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:a. menanamkan pentingnya pendidikan sejak dini dan 

pendidikan sepanjang hayat; danb. pendidikan anggota keluarga minimal sampai tingkat menengah. 

Pasal 38

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan ketaatan beragama untuk Keluarga melalui antara lain: 

a. bimbingan keagamaan;

b. bantuan bagi tenaga pengajar pendidikan agama;

c. bantuan bagi organisasi keagamaan di masyarakat;

d. bantuan untuk kegiatan bidang keagamaan;

e. penyediaan fasilitas ibadah di lembaga pendidikan;

f. bantuan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan; dan

g. bantuan peningkatan sarana dan prasarana ibadah.

Pasal 39

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam membangun dan menjaga kepedulian sosial antara lain melalui: 

a. penyediaan dan revitalisasi sarana dan prasarana pendukung Ketahanan Keluarga;

b. pelindungan sosial bagi Keluarga Rentan;

c. pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan.

Pasal 40

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap pendidikan Ketahanan Keluarga berupa: 

a. penyelenggaraan pendidikan Ketahanan Keluarga pada jalur pendidikan formal dan non formal; serta

b. memfasilitasi Keluarga dan masyarakat menyenggarakan pendidikan Ketahanan Keluarga pada jalur pendidikan informal.

Paragraf 3

Pemenuhan Aspek Ketahanan Ekonomi

Pasal 41

Setiap Keluarga bertanggung jawab memenuhi aspek ketahanan ekonomi keluarga bagi seluruh anggota keluarga, berupa antara lain: 

a. memiliki sumber penghasilan;

b. mampu membiayai kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesehatan anggota keluarganya; dan

c. mempelajari dan menerapkan manajemen keuangan rumah tangga secara baik.

Pasal 42

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan aspek pendapatan, pembiayaan pendidikan, dan jaminan keuangan keluarga. 

Pasal 43 

. (1)  Fasilitasi pemenuhan aspek pendapatan dan jaminan keuangan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 melalui antara lain: 

a. pelatihan kewirausahaan Keluarga;

b. bursa lapangan pekerjaan formal dan nonformal; dan/atau

c. program padat karya.

. (2)  Selain melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya hidup antara lain untuk: 

a. Anak dari Keluarga Rentan;

b. orang lanjut usia dari Keluarga Rentan;

c. Anak terlantar; dan

d. orang lanjut usia terlantar.

Pasal 44

Pemenuhan aspek pembiayaan pendidikan Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 melalui antara lain: 

a. bantuan operasional sekolah Daerah;

b. program beasiswa prestasi; dan

c. program beasiswa bagi Anak yang berasal dari Keluarga Rentan dan Anak terlantar. 

Paragraf 4

Pemenuhan Aspek Ketahanan Sosio-Psikologis 

Pasal 45

Setiap Keluarga bertanggung jawab memenuhi aspek ketahanan sosio-psikologis Keluarga bagi seluruh anggota Keluarga, berupa antara lain: 

a. menjaga keutuhan dan keharmonisan Keluarga dilakukan dengan peningkatan kualitas keluarga dan intensitas interaksi Keluarga, pencegahan risiko perceraian, penerapan pola asuh yang baik, serta usaha pemulihan Krisis Keluarga.

b. meningkatkan kepatuhan keluarga terhadap hukum dengan memahami dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap keutuhan dan keharmonisan keluarga antara lain melalui: 

a. pelaksanaan pelatihan dan konsultasi Keluarga; dan/atau

b. pemberian kesempatan suami untuk mendampingi istri yang melahirkan.

Pasal 47

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan tanggung jawabKeluargauntukmenjagakepatuhan terhadap hukum melalui: 

a. edukasi kesadaran hukum Keluarga; dan

b. pembinaan Keluarga yang terlibat permasalahan hukum.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengatur Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

BAB V

PELINDUNGAN KETAHANAN KELUARGA 

Bagian Kesatu Umum 

Pasal 49 

Pelindungan Ketahanan Keluarga meliputi: 

a. pelindungan eksistensi keluarga;

b. pelindungan legalitas keluarga; dan

c. pelindungan Kerentanan Keluarga.

Pasal 50

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melindungi eksistensi keluarga dari ancaman fisik dan non fisik sesuai dengan norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

Pasal 51 

. (1)  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi aksesibilitas masyarakat untuk mendapatkan legalitas Keluarga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

. (2)  Legalitas Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kepemilikan dokumen antara lain: 

a. surat atau akta nikah;

b. akta kelahiran;

c. kartu keluarga; 

d. kartu tanda penduduk;

e. akta kematian; dan

f. dokumen kependudukan lainnya.

(3) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip: 

a. kejelasan prosedur pelayanan;

b. kepastian dan keterjangkauan biaya pelayanan;

c. pemberian hak kepada masyarakat atas informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan; dan

d. efisiensi waktu penyelesaian pelayanan.

Pasal 52

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi penyandang disabilitas untuk memperoleh dan memiliki dokumen legalitas Keluarga sesuai dengan kebutuhannya. 

Pasal 53 

. (1)  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan pelindungan Kerentanan Keluarga kepada masyarakat.

. (2)  Pelindungan Kerentanan Keluarga terdiri dari: 

a. pencegahan Kerentanan Keluarga; dan

b. penanganan Kerentanan Keluarga. Bagian Kedua Pencegahan Kerentanan Keluarga Paragraf 1Umum

Pasal 54 

. (1)  Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan Kerentanan Keluarga.

. (2)  Pencegahan Kerentanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah, menghindari, atau meminimalisasi peluang terjadinya situasi dan kondisi rentan yang disebabkan oleh faktor risiko kerentanan keluarga.

. (3)  Pencegahan Kerentanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: 

a. peningkatan kualitas dan pengembangan kapasitas Ketahanan Keluarga;

b. pengembangan kebijakan publik yang ramah Keluarga;

c. pembangunan wilayah berbasis Ketahanan Keluarga secara berkelanjutan;

d. pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pencegahan Kerentanan Keluarga;

e. pelibatan peran serta masyarakat dalam pencegahan Kerentanan Keluarga.

Pasal 55

Peningkatan kualitas dan pengembangan kapasitas Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui: 

a. gerakan nasional Ketahanan Keluarga;

b. pendidikan Ketahanan Keluarga;

c. pelatihan Ketahanan Keluarga; dan

d. konsultasi Ketahanan Keluarga;

Paragraf 2

Gerakan Nasional Ketahanan Keluarga 

Pasal 56

Gerakan nasional Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a bertujuan untuk: 

a. menumbuhkan kesadaran akan pentingnya Ketahanan Keluarga kepada masyarakat;

b. mengingatkan kembali akan pentingnya meluangkan waktu untuk berkumpul, berkomunikasi, dan berinteraksi bersama anggota Keluarga;

c. menciptakan harmonisasi interaksi antar anggota keluarga, suami dan istri, Orang Tua dan Anak, serta keluarga dengan lingkungan;

d. membudayakan semangat, sikap, perilaku dan kemampuan yang mendukung Ketahanan Keluarga dengan melibatkan Keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar.

Pasal 57

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, gerakan nasional Ketahanan Keluarga dilakukan melalui: 

a. sosialisasi dan kampanye Ketahanan Keluarga kepada masyarakat;

b. pelibatan peran serta keluarga dan masyarakat.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai gerakan nasional Ketahanan Keluarga diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Paragraf 3 

Pendidikan Ketahanan Keluarga 

Pasal 59

Pendidikan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Keluarga dalam upaya menguatkan struktur, fungsi keluarga, membangun harmonisasi interaksi keluarga, menumbuhkan kecintaan kepada keluarga sejak dini, dan membentuk Keluarga yang tangguh, berkualitas, dan berakhlak mulia. 

Pasal 60 

. (1)  Nilai-nilai keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 mencakup: 

a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. kejujuran;

c. kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama manusia dan lingkungan alam;

d. kesusilaan dan sopan santun;

e. kesederhanaan;

f. kedisiplinan, kemandirian dan tanggung jawab;

g. gotong royong dan musyawarah;

h. pantang menyerah, berani, kerja keras; serta

i. pembelajar, kreatif, dan inovatif.

. (2)  Nilai-nilai Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan inti kurikulum Pendidikan Ketahanan Keluarga.

Pasal 61

(1) Kurikulum pendidikan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) meliputi substansi komponen muatan wajib, muatan lokal, dan/atau pengembangan diri pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada jenis pendidikan: 

a. umum;

b. kejuruan;

c. akademik;

d. profesi;

e. vokasi;

f. keagamaan; dan

g. pendidikan khusus yang memfokuskan pada Ketahanan Keluarga.

. (2)  Pendidikan Ketahanan Keluarga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari muatan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dilaksanakan secara terpadu dan kontekstual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

. (3)  Pendidikan Ketahanan Keluarga dilaksanakan sejak pendidikan Anak usia dini hingga pendidikan tinggi. 

Pasal 62

Pendidikan Ketahanan Keluarga pada jalur pendidikan formal dan non formal diselenggarakan oleh kementerian yang membidangi pendidikan dan kementerian yang membidangi keagamaan. 

Pasal 63 

. (1)  Pendidikan Ketahanan Keluarga pada jalur pendidikan informal diselenggarakan oleh Keluarga dan masyarakat dalam kegiatan Pengasuhan Anak dan belajar secara mandiri.

. (2)  Pendidikan Ketahanan Keluarga pada jalur informal bertujuan menjadikan Keluarga sebagai:

a. lingkungan pertama dan utama dalam pembinaan tumbuh kembang, serta penanaman nilai-nilai Keluarga;

b. wadah untuk mendidik, mengasuh, dan mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik;

c. benteng dalam menjaga ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa serta menciptakan ketahanan nasional dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 64

. (1)  Pendidikan Ketahanan Keluarga dapat dilaksanakan melalui media elektronik.

. (2)  Pendidikan Ketahanan Keluarga melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendidik dan membentuk Keluarga yang tangguh, berkualitas, dan berakhlak mulia.

. (3)  Pendidikan Ketahanan Keluarga melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa tontonan yang ramah Anak dan ramah keluarga, penayangan film edukasi keluarga, dan/atau penyediaan program pendidikan keluarga pada stasiun radio atau televisi yang disiarkan kepada masyarakat.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan Ketahanan Keluarga pada jalur pendidikan formal, non formal, dan informal, serta pendidikan Ketahanan Keluarga melalui media elektronik diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Paragraf 4

Pelatihan Ketahanan Keluarga 

Pasal 66

Pelatihan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c dilakukan secara terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas Keluarga. 

Pasal 67 

. (1)  Pelatihan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 65, dapat berupa: 

a. pelatihan manajemen konflik dan manajemen stres;

b. pelatihan harmonisasi interaksi dan komunikasi Keluarga;

c. pelatihan pola pengasuhan Anak;

d. pelatihan manajemen keuangan rumah tangga; dan

e. pelatihan kewirausahaan Keluarga.

. (2)  Pelatihan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan pemerintah dan non pemerintah di tingkat pusat dan daerah. 

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan Ketahanan Keluarga 

sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Paragraf 5 Konsultasi Ketahanan Keluarga 

Pasal 69

Konsultasi Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d dilaksanakan dengan memberikan bimbingan dan bantuan dalam upaya memecahkan masalah Keluarga, mengatasi konflik dan stres yang dihadapi dalam kehidupan berkeluarga, serta menjaga harmonisasi interaksi Keluarga. 

Pasal 70 

. (1)  Konsultasi Ketahanan Keluarga dibimbing oleh profesi konsultan Keluarga.

. (2)  Profesi konsultan Keluarga harus memenuhi persyaratan: 

a. Warga Negara Indonesia;

b. berijazah strata satu atau diploma empat; dan

c. lulus uji kompetensi.

. (3)  Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui: 

a. pendidikan profesi Konsultasi Keluarga yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau organisai profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi; atau

b. rekognisi pembelajaran masa lampau yang diperuntukkan bagi setiap orang yang sudah bekerja dan mempunyai pengalaman di bidang Ketahanan Keluarga.

Pasal 71

. (1)  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan konsultan Ketahanan Keluarga.

. (2)  Konsultan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas antara lain untuk:

a. memberikan bimbingan, konsultasi, dan motivasi bagi keluarga; serta

b. melakukan mediasi dan pendampingan terhadap permasalahan keluarga.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Konsultan Keluarga dapat melakukan rujukan kepada pihak, instansi, atau lembaga terkait. 

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai Konsultasi Ketahanan Keluarga diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 73 

. (1)  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pencegahan Kerentanan Keluarga secara khusus pada: 

a. situasi konflik;

b. bencana alam;

c. penyandang disabilitas;

d. letak geografis wilayah; dan

e. situasi khusus lainnya.

. (2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan Kerentanan Keluarga secara khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Ketiga Penanganan Kerentanan Keluarga

Pasal 74 

. (1)  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penanganan Kerentanan Keluarga.

. (2)  Penanganan Kerentanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membantu dan mendukung Keluarga agar memiliki Kelentingan Keluarga dalam menghadapi Krisis Keluarga.

. (3)  Krisis Keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disebabkan antara lain: 

a. masalah ekonomi;

b. tuntutan pekerjaan;

c. perceraian;

d. penyakit kronis;

e. kematian anggota Keluarga; dan

f. penyimpangan seksual.

Pasal 75

. (1)  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi Keluarga yang mengalami Krisis Keluarga karena masalah ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf a dengan memberikan stimulan pemberdayaan ekonomi Keluarga.

. (2)  Stimulan pemberdayaan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelatihan kerja atau wirausaha, modal usaha, dan fasilitas-fasilitas lain yang sesuai dengan potensi keluarga rentan sehingga dapat menopang keberlangsungan keluarganya untuk mengembangkan kemandirian ekonomi.

Pasal 76

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terselenggaranya program-program bagi Keluarga Pra Sejahtera yang mendukung tercapainya Ketahanan Keluarga, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 77 

. (1)  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi Keluarga yang mengalami Krisis Keluarga karena tuntunan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf b dengan memberikan antara lain: 

a. edukasi bagi Orang Tua tentang Pengasuhan Anak;

b. edukasi bagi Orang Tua tentang Pelindungan Anak;

c. penyediaan konsultan Ketahanan Keluarga;

d. penyediaan rumah Pengasuhan Anak yang aman dan nyaman di sekitar lingkungan kerja dan tempat tinggal;

. (2)  Tuntutan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Orang Tua yang bekerja di luar negeri;

b. kedua Orang Tua atau salah satu Orang Tua yang bekerja di luar kota;

c. salah satu atau kedua Orang Tua bekerja dengan sebagian besar waktunya berada di luar rumah; dan

d. kedua Orang Tua yang bekerja.

Pasal 78

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penanganan Krisis Keluarga karena perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf c berupa:a. bimbingan rohani, konseling, dan rehabilitasi sosial; 

b. penyelesaian hak asuh; dan

c. penyelesaian hak nafkah Anak.

Pasal 79

Setiap Anak yang Orang Tuanya mengalami perceraian mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berupa: 

a. pemeliharaan dan pelindungan dari penelantaran dan lingkungan yang membahayakan dan/atau menghambat tumbuh kembang Anak.

b. hak pengasuhan, bimbingan rohani, dan konseling; serta

c. jaminan hak nafkah Anak dari ayahnya.

Pasal 80

. (1)  Penyelesaian hak asuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b dalam hal putusan pengadilan menyatakan Orang Tua bercerai, maka hak asuh diprioritaskan diberikan kepada Ibu.

. (2)  Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Ayah menafkahi Anaknya.

. (3)  Besaran nafkah bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk kepada putusan pengadilan. 

Pasal 81

Dalam hal kedua Orang Tua yang bercerai tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai Orang Tua, Pengasuhan Anak dapat dialihkan ke pengasuhan alternatif dengan diprioritaskan kepada keluarga sedarah. 

Pasal 82 

. (1)  Badan yang menangani Ketahanan Keluarga dapat melaksanakan penyelesaian hak nafkah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c dengan penagihan paksa apabila ayah tidak menafkahi Anak.

. (2)  Penagihan paksa atas hak nafkah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: 

a. surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis;

b. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;

c. surat paksa; dan/atau

d. cara lain yang diperlukan.

. (3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penagihan paksa atas hak nafkah Anak diatur dengan Peraturan Badan yang menangani Ketahanan Keluarga. 

Pasal 83

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan fasilitasi kepada Keluarga yang mengalami Krisis Keluarga karena penyakit kronis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf d berupa antara lain: 

a. layanan kesehatan melalui Sistem Jaminan Kesehatan Nasional; dan

b. bimbingan rohani.

Pasal 84

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penanganan Krisis Keluarga karena kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf e dengan memberikan fasilitasi kepada Anak yatim, Anak piatu, dan Anak yatim piatu.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. bantuan dan perlindungan dari keadaaan yang membahayakan;

b. kesejahteraan berupa bantuan keuangan, pelayanan pendidikan, dan jaminan kesehatan;

c. hak pengasuhan, bimbingan rohani, dan konseling; serta

d. pemeliharaan dan pelindungan dari penelantaran dan lingkungan yang membahayakan dan/atau menghambat tumbuh kembang Anak.

Pasal 85

Badan yang menangani Ketahanan Keluarga wajib melaksanakan penanganan Krisis Keluarga karena penyimpangan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf f berupa: 

a. rehabilitasi sosial;

b. rehabilitasi psikologis;

c. bimbingan rohani; dan/atau

d. rehabilitasi medis.

Pasal 86

Keluarga yang mengalami Krisis Keluarga karena penyimpangan seksual wajib melaporkan anggota Keluarganya kepada Badan yang menangani Ketahanan Keluarga atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan. 

Pasal 87

Setiap Orang dewasa yang mengalami penyimpangan seksual wajib melaporkan diri kepada Badan yang menangani Ketahanan Keluarga atau lembaga rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan. 

Pasal 88

Lembaga rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87 untuk Keluarga yang mengalami Krisis Keluarga karena penyimpangan seksual diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang ditunjuk oleh Badan yang menangani Ketahanan Keluarga. 

Pasal 89

Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor, rehabilitasi untuk Keluarga yang mengalami Krisis Keluarga diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 90

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penanganan Kerentanan Keluarga secara khusus kepada: 

a. Keluarga dalam situasi darurat;

b. Keluarga yang berhadapan dengan hukum;

c. Keluarga penyandang disabilitas;

d. Keluarga dari kelompok minoritas dan terisolasi;

e. Keluarga yang anggota keluarganya dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; dan

f. Keluarga yang anggota keluarganya merupakan korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

(2) Penanganan Kerentanan Keluarga secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa antara lain: 

a. mengevakuasi Keluarga dari potensi terkena dampak dari situasi darurat;

b. pendampingan dan bantuan hukum;

c. rumah aman sementara yang layak huni;

d. bimbingan rohani;

e. layanan kesehatan;

f. rehabilitasi medis;

g. rehabilitasi sosial;

h. rehabilitasi psikologis;

i. reintegrasi sosial; dan

j. stimulan pemberdayaan ekonomi.

Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Kerentanan Keluarga secara khusus diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

BAB VI

PENGASUHAN ANAK DAN PENGAMPUAN 

Bagian Kesatu Umum 

Pasal 92

(1) Pengasuhan Anak dilaksanakan oleh Keluarga sebagai tempat 

pertama dan utama untuk membina dan membentuk karakter Anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, berwawasan kebangsaan dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

(2) Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua kandung, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. 

Pasal 93

Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 meliputi: 

a. masa pra kelahiran Anak; dan

b. masa pasca kelahiran Anak.

Pasal 94

Pengasuhan Anak pada masa pra kelahiran Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 huruf a dilaksanakan melalui antara lain: 

a. pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan ibu hamil dan Anak sejak dalam kandungan;

b. beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendoakan Anak sejak dalam kandungan;

c. perilaku baik kepada Orang Tua, sesama manusia, dan lingkungan merupakan wujud keteladanan Orang Tua pada Anak sejak dalam kandungan;

d. pemberian kasih sayang, perhatian, dan kebahagiaan pada Ibu dan Anak sejak dalam kandungan; serta

e. berkomunikasi dan berinteraksi dengan Anak sejak dalam kandungan.

Pasal 95

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan ibu hamil sampai melahirkan melalui Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. 

Pasal 96

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dana untuk ibu hamil dan/atau melahirkan dari Keluarga Pra Sejahtera sesuai peraturan perundang-undangan. 

Pasal 97

Pengasuhan Anak pada masa pasca kelahiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 huruf b dilaksanakan melalui: 

a. penunaian kewajiban dan pemenuhan hak Orang Tua dan Anak;

b. keteladanan yang baik dari Orang Tua; dan

c. kelekatan Orang Tua dan Anak. Bagian KeduaKewajiban dan Hak Orang Tua dan Anak Paragraf 1 Umum

Pasal 98

Penunaian kewajiban Orang Tua dan Anak serta pemenuhan hak Orang Tua dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a dilakukan secara seimbang sebagai satu kesatuan yang utuh. 

Paragraf 2 

Kewajiban dan Hak Orang Tua 

Pasal 99 

. (1)  Orang Tua memiliki kewajiban dan hak dalam Pengasuhan Anak.

. (2)  Kewajiban Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. memberikan nama yang baik sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, serta dicatatkan dalam register akta kelahiran;

b. memberikan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis, ibu meninggal dunia, atau ibu terpisah dari Anak;

c. merawat dan mendidik Anak dengan memberikan keteladanan dan pola asuh yang baik dan berkelanjutan, santun dan penuh kasih sayang, serta seimbang dari ayah dan ibunya sesuai dengan usia, fisik, dan psikis Anak;

d. membimbing Anak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan, usia, fisik, dan psikis Anak;

e. memberikan pendidikan karakter dan penanaman akhlak mulia sejak dini pada Anak;

f. melindungi Anak dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran;

g. melindungi Anak dari bahaya rokok, pornografi, serta penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

f. memfasilitasi pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakat Anak;

g. memberikan standar hidup yang layak meliputi pengembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial Anak;

h. memberikan kesempatan pada Anak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul, bermain, rekreasi, berkreasi, dan berkegiatan sesuai dengan minat, bakat, tingkat kecerdasan, usia, fisik, dan psikis Anak;

i. mencegah Anak dari pergaulan dan seks bebas, serta

j. mencegah perkawinan pada usia Anak.

(3) Haka. dihormati serta mendapatkan kasih sayang dan bakti Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: dari Anak; 

b. didengarkan nasihat dan pendapatnya, dan ditaati bimbingannya dalam mendidik dan mengasuh Anak, selama tidak bertentangan dengan norma agama, etika sosial, dan ketentuan perundang-undangan;

c. mendapatkan informasi dan dapat berkomunikasi dengan Anaknya secara teratur yang diasuh dalam pengasuhan alternatif;

d. mengajukan tinjauan hukum untuk mendapatkan kembali tanggungjawab untuk mengasuh Anak;

e. mendapatkan pemahaman atau pengetahuan tentang Pengasuhan Anak;

f. mengarahkan agama Anaknya sesuai dengan agama Orang Tua;

g. mendapatkan hak cuti melahirkan atau cuti pada awal mengangkat Anak;

h. mendapatkan hak cuti ketika anggota Keluarga atau Anak sakit atau meninggal dunia. 

Pasal 100 

. (1)  Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kewajiban Orang Tua dalam memberikan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b dengan membentuk unit donor air susu ibu pada rumah sakit umum Pemerintah dan/atau memberikan izin kepada rumah Sakit umum non Pemerintah sesuai dengan norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. (2)  Pembentukan unit donor air susu ibu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah kerancuan persaudaraan, penularan penyakit pada Keluarga, dan ketidakteraturan praktik donor air susu ibu di masyarakat.

. (3)  Rumah sakit umum pemerintah dan non pemerintah yang mendirikan unit donor air susu ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki antara lain: 

a. alat pemeriksaan kesehatan pendonor air susu ibu;

b. alat pemeriksaan dan penyimpanan air susu ibu yang baik dan memadai;

c. prosedur dan protokol standar pengelolaan air susu ibu donor;

d. tim konsultan yang mencakup bidang ilmu terkait dan staf yang terlatih; dan

e. pencatatan dan sistem informasi donor air susu ibu yang dapat diakses oleh publik.

. (5)  Rumah sakit umum pemerintah dan non pemerintah yang mendirikan unit donor air susu ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan informasi mengenai antara lain: 

a. identitas, agama, alamat, dan kondisi kesehatan pendonor air susu ibu kepada ibu kandung dan/atau keluarga penerima donor air susu ibu;

b. identitas Anak, identitas ibu kandung dan keluarga Anak, agama, dan alamat penerima air susu ibu kepada pendonor air susu ibu.

. (6)  Penerima dan pendonor air susu ibu mendapatkan sertifikat sepersusuan dari unit donor air susu ibu.

. (7)  Ketentuan lebih lanjut tentang unit donor air susu ibu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3 

Kewajiban dan Hak Anak 

Pasal 101

. (1)  Setiap Anak memiliki kewajiban dan hak atas Pengasuhan.

. (2)  Dalam menjalani pengasuhan dalam Keluarga, Anak memiliki kewajiban untuk: 

a. menghormati Orang Tua;

b. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;

c. melaksanakan etika dan akhlak mulia;

d. mengikuti pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya dengan bimbingan Orang Tua;

e. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;

f. mencintai tanah air, bangsa, dan negara.

. (3)  Hak Anak atas Pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. mendapatkan nama yang baik sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, serta dicatatkan dalam register akta kelahiran;

b. mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis, ibu meninggal dunia, atau ibu terpisah dari Anak;

c. hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat pelindungan dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran;

d. dididik dengan pola asuh yang baik dan berkelanjutan, santun dan penuh kasih sayang, serta seimbang dari ayah dan ibunya sesuai dengan usia, fisik, dan psikis Anak;

e. mengetahui Orang Tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh Orang Tua kandungnya, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah yang menunjukan dilakukan demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

f. beribadah untuk menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi dalam bimbingan Orang Tua sesuai dengan tingkat kecerdasan, usia, fisik, dan psikis Anak.

g. mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan usia, fisik, dan psikis Anak;

h. mendapatkan pelindungan dari bahaya rokok, pornografi, serta penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

i. menyatakan dan didengarkan pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;

j. mendapatkan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakat Anak;

k. mendapatkan standar hidup yang layak meliputi pengembangan fisik, spiritual, moral, mental dan sosial Anak; serta

l. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul bermain, rekreasi, berkreasi, dan berkegiatan sesuai dengan minat, bakat, tingkat kecerdasan, usia, fisik, dan psikis Anak.

Bagian Ketiga 

Keteladanan Orang Tua

Pasal 102

Keteladanan yang baik dari Orang Tua dalam Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b dilaksanakan dengan menampilkan perilaku dan kebiasaan yang baik kepada Anak, antara lain: 

a. komitmen menaati perintah agama dan menjauhi larangan agama;

b. kejujuran, kesederhanaan, kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab;

c. menghindari perdebatan dan pertengkaran Orang Tua di depan Anak; dan

d. menampilkan kasih sayang, kepedulian, dan interaksi keluarga yang harmonis dalam keseharian. Bagian Keempat Kelekatan Orang Tua dan Anak

Pasal 103

Kelekatan Orang Tua dan Anak dalam Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c dilaksanakan dalam bentuk antara lain: 

a. keterbukaan komunikasi antara Orang Tua dan Anak;

b. pemahaman, cinta, dan rasa hormat, baik Anak terhadap Orang Tua maupun Orang Tua terhadap Anak;

c. pengawasan Orang Tua terhadap aktivitas Anak; dan

d. penerimaan dan dukungan Anak dari Orang Tua untuk mandiri.

Pasal 104

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Orang Tua untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, dan pemahaman mengenai Pengasuhan Anak melalui: 

a. pelatihan Ketahanan Keluarga;

b. konsultasi Ketahanan Keluarga; serta

c. media belajar Ketahanan Keluarga dalam bentuk buklet dan/atau buku cetak dan/atau elektronik dan/atau bentuk lainnya. Bagian Kelima Bentuk Pengasuhan Anak

Pasal 105

Bentuk Pengasuhan Anak meliputi: 

a. pengasuhan oleh Orang Tua kandung; dan

b. pengasuhan alternatif.

Paragraf 1

Pengasuhan Anak oleh Orang Tua Kandung 

Pasal 106

Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tua kandungnya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. 

Pasal 107 

. (1)  Orang Tua kandung wajib melaksanakan Pengasuhan Anak.

. (2)  Pengasuhan Anak yang dilaksanakan oleh Orang Tua kandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengasuhan Anak pada masa pra kelahiran Anak dan pasca kelahiran Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 97. 

Pasal 108

. (1)  Pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b terdiri dari: 

a. pengasuhan oleh Keluarga sedarah;

b. pengasuhan oleh Orang Tua angkat;

c. pengasuhan oleh Wali; dan

d. pengasuhan dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

. (2)  Pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan jika Orang Tua kandung tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai Orang Tua, dan/atau berdasarkan putusan pengadilan.

(3) Pengasuhan alternatif dilakukan demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir yang dilaksanakan berdasarkan norma agama, etika sosial, dan peraturan perundang-undangan. 

Paragraf 2

Pengasuhan Anak oleh Keluarga Sedarah 

Pasal 109 

. (1)  Dalam hal Pengasuhan Anak tidak dapat dilakukan oleh Orang Tua kandung, prioritas Pengasuhan Anak dilakukan oleh Keluarga sedarah.

. (2)  Pengasuhan Anak oleh Keluarga sedarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pengasuhan Anak oleh Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

. (3)  Pengasuhan Anak oleh Keluarga sedarah bersifat informal.

Pasal 110

(1) Keluarga sedarah berkewajiban untuk mencatatkan identitas 

Anak dalam pengasuhannya pada dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Keluarga sedarah memiliki tanggung jawab menggantikan Orang Tua kandung dalam Pengasuhan Anak. 

Pasal 111

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengasuhan oleh Keluarga Sedarah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Paragraf 3 

Pengasuhan Anak oleh Wali Anak 

Pasal 112

(1) Dalam hal suami istri yang memiliki Anak, ayah dengan Anak, 

dan ibu dengan Anak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pelaksanaan Pengasuhan Anak dilakukan oleh orang yang ditunjuk dan ditetapkan. 

. (2)  Proses penunjukkan dan penetapan perwalian berdasarkan keputusan pengadilan.

. (3)  Wali Anak dapat berasal dari keluarga Anak yang diwalikan atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.

Pasal 113

. (1)  Wali Anak wajib mengasuh Anak dan mengelola harta benda Anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. (2)  Wali Anak wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda Anak.

. (3)  Wali bertanggung jawab tentang harta benda Anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 114

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengasuhan oleh Wali Anak diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Paragraf 4

Pengasuhan Anak oleh Orang Tua Angkat 

Pasal 115 

Pengasuhan oleh Orang Tua Angkat terdiri dari: 

a. Pengasuhan oleh Orang Tua angkat secara kafalah;

b. Pengasuhan oleh Orang Tua angkat secara adat; dan

c. Pengasuhan oleh Orang Tua angkat secara adopsi.

Pasal 116

. (1)  Pengasuhan oleh Orang Tua Angkat secara kafalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a yaitu pengasuhan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dengan menanggung Anak yatim atau piatu atau yatim piatu atau Anak terlantar.

. (2)  Orang Tua angkat secara kafalah berkewajiban antara lain: 

a. mengasuh dan melindungi Anak;

b. menghubungkan tali silaturahmi antara Anak angkat dengan Orang Tua kandung atau Keluarga sedarahnya;

c. tidak menambahkan nama Anak angkat kafalah dengan nama keluarga atau nama Orang Tua kafalah; serta

d. memberikan hak yang sama kepada Anak kandung dan Anak angkat kafalah tanpa diskriminasi dalam hal kasih sayang, kelekatan, dan kesejahteraan.

. (3)  calon Orang Tua angkat secara kafalah harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak angkat;

. (4)  Anak angkat secara kafalah tidak memiliki hak waris dari Keluarga kafalah dan tetap memiliki hak waris dari Orang Tua kandungnya.

. (5)  Anak angkat secara kafalah tidak memiliki hak harta hibah dari keluarga kafalah, tetapi boleh menerima harta hibah jika diberi oleh keluarga kafalah.

. (6)  Anak angkat secara kafalah wajib menggunakan nama dari keluarga aslinya. 

Pasal 117

. (1)  Pengasuhan oleh Orang Tua Angkat secara Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b yaitu pengasuhan yang dilakukan setelah mengangkat Anak dari luar ke dalam kerabat, sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis.

. (2)  Pelaksanaan pengasuhan oleh Orang Tua angkat secara adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: 

a. dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak;

b. tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya;

c. calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak angkat; dan

d. dapat ditetapkan oleh pengadilan setelah proses pengangkatan secara adat telah selesai.

Pasal 118

(1) Pengasuhan oleh Orang Tua Angkat secara Adopsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf c yaitu pengasuhan yang dilakukan setelah mengangkat Anak dengan mengalihkan seorang Anak dari lingkungan kekuasaan Orang Tua kandung, Wali, atau orang lain ke dalam lingkungan keluarga Orang Tua angkat. 

 (2) Pelaksanaan pengasuhan oleh Orang Tua angkat secara adopsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

Pasal 119

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengasuhan oleh Orang Tua angkat diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Bagian Keenam 

Pengampuan 

Pasal 120

(1) Setiap anggota Keluarga yang telah dewasa dapat mengajukan hak atas pengampuan anggota keluarganya yang telah dewasa, yang dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. 

. (2)  Anggota keluarga yang diberi hak pengampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan pelindungan, sesuai fisik dan psikis anggota keluarga yang berada di bawah pengampuannya, berdasarkan norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. (3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pengampuan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII KELEMBAGAAN 

Pasal 121 

. (1)  Tugas Pemerintah di bidang Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh Badan yang menangani Ketahanan Keluarga.

. (2)  Badan yang menangani Ketahanan Keluarga sebagaiman dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

. (3)  Badan yang menangani Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuka perwakilan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 122

Badan yang menangani Ketahanan Ketahanan mempunyai tugas merumuskan, menyelenggarakan, dan mengkoordinasikan kebijakan di bidang Ketahanan Keluarga. 

Pasal 123

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Badan yang menangani Ketahanan Keluarga menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan di bidang Ketahanan Keluarga;

b. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Ketahanan Keluarga;

c. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang Ketahanan Keluarga;

d. Pelaksanaan upaya pencegahan Kerentanan Keluarga;

e. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait Ketahanan Keluarga;

f. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang Ketahanan Keluarga;

g. Penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang Ketahanan Keluarga;

h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan Keluarga; serta

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pasal 124

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Badan yang menangani Ketahanan Keluarga memiliki kewenangan: 

a. Menyusun Rencana Induk Ketahanan Keluarga;

b. Merumuskan kebijakan di bidang Ketahanan Keluarga;

c. Menyusun anggaran Ketahanan Keluarga;

d. Menyelenggarakan pencegahan Kerentanan Keluarga;

e. Melaksanakan penyelesaian hak nafkah Anak dengan penagihan paksa apabila ayah tidak menafkahi Anak. 

f. Menerima laporan Keluarga yang mengalami Krisis Keluarga;

g. Menangani Keluarga yang mengalami Krisis Keluarga;

h. Menyelenggarakan sistem informasi Ketahanan Keluarga;

i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dengan menggunakan indeks Ketahanan Keluarga; serta

j. Memberikan penghargaan dan/atau dukungan kepada Pemerintah Daerah, keluarga, dan masyarakat yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan ketahanan keluarga.

Pasal 125

Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan yang menangani Ketahanan Keluarga diatur dengan Peraturan Presiden. 

Pasal 126 

. (1)  Dalam menjalankan tugas Badan yang menangani Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 wajib membentuk Pusat Layanan Ketahanan Keluarga.

. (2)  Pusat Layanan Ketahanan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan Ketahanan Keluarga untuk mencapai tujuan Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya Ketahanan Keluarga.

. (3)  Pusat Layanan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. Pusat Layanan Ketahanan Keluarga tingkat desa/kelurahan;

b. Pusat Layanan Ketahanan Keluarga tingkat kecamatan;

c. Pusat Layanan Ketahanan Keluarga tingkat kabupaten/kota; dan

d. Pusat Layanan Ketahanan Keluarga tingkat provinsi.

Pasal 127

. (1)  Setiap Pusat Layanan Ketahanan Keluarga harus menyimpan rahasia Keluarga yang dilayani.

. (2)  Rahasia Keluarga yang dilayani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibuka untuk kepentingan Keluarga atas persetujuan Keluarga yang bersangkutan, untuk pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia Keluarga yang dilayani diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 128

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2), Pusat Layanan Ketahanan Keluarga berwenang untuk:a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis Kerentanan Keluarga dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan; 

b. melaksanakan Keluarga;

c. melaksanakan pemberdayaan

d. menggerakkan menyelesaikan

e. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan Ketahanan komunikasi, informasi, edukasi, dan masyarakat dalam bidang Ketahanan Keluarga; masyarakat untuk mengidentifikasi dan Kerentanan Keluarga;pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan Ketahanan Keluarga berbasis masyarakat; 

f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Pusat Layanan Ketahanan Keluarga;

g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan Ketahanan Keluarga;

h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Ketahanan Keluarga;

i. memberikan rekomendasi pencegahan Kerentanan Keluarga;

j. menyelenggarakan Pelayanan Ketahanan Keluarga secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu yang mengutamakan upaya promotif dan preventif; 

k. menyelenggarakan Pelayanan Ketahanan Keluarga dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;

l. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas Pelayanan Ketahanan Keluarga di wilayah kerjanya; serta

m. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan psikis, serta Sistem Rujukan.

Pasal 129

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Layanan Ketahanan Keluarga diatur dengan Peraturan Badan yang menangani Ketahanan Keluarga. 

BAB VIII

SISTEM INFORMASI KETAHANAN KELUARGA 

Pasal 130 

. (1)  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Ketahanan Keluarga meliputi pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi tentang Ketahanan Keluarga.

. (2)  Data dan informasi tentang Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data pilah Keluarga, permasalahan utama Keluarga, dan potensi Keluarga.

. (3)  Sistem informasi Ketahanan Keluarga digunakan untuk: 

a. perencanaan kebijakan;

b. monitoring dan evaluasi;

c. pusat data dan informasi;

d. pengaduan; dan/atau

e. media belajar tentang Ketahanan Keluarga.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Ketahanan Keluarga diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 131 

. (1)  Masyarakat berperan serta dalam Ketahanan Keluarga sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil.

. (2)  Peran masyarakat dalam Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh: 

a. perorangan;

b. lembaga pendidikan;

c. organisasi keagamaan;

d. organisasi sosial kemasyarakatan;

e. lembaga swadaya masyarakat;

f. organisasi profesi;

g. lembaga sosial; dan

h. pelaku usaha.

Pasal 132

(1) Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 

ayat (2) huruf b berperan dalam penyelenggaraan Ketahanan Keluarga melalui antara lain: 

a. pendidikan dan pelatihan Ketahanan Keluarga;

b. media edukasi Ketahanan Keluarga untuk masyarakat;

c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana, serta menyelenggarakan kegiatan yang mendukung Ketahanan Keluarga; dan

d. memberikan usulan, masukan, dan/atau saran terhadap kebijakan Ketahanan Keluarga kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. 

(2) Lembaga pendidikan berupa Perguruan tinggi berperan dalam Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga melalui Tri Dharma perguruan tinggi. 

Pasal 133

Peran masyarakat yang dilaksanakan oleh organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan lembaga sosial melalui antara lain: 

a. pendidikan dan pelatihan Ketahanan Keluarga;

b. pemberian advokasi penyelesaian permasalahan Keluarga;

c. media edukasi Ketahanan Keluarga untuk masyarakat;

d. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana, serta menyelenggarakan kegiatan yang mendukung Ketahanan Keluarga;

e. memberikan usulan, masukan, dan/atau saran terhadap kebijakan Ketahanan Keluarga kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 134

Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) huruf h berperan dalam penyelenggaraan Ketahanan Keluarga melalui Kebijakan Ramah Keluarga di lingkungan usahanya antara lain: 

a. pengaturan aktivitas jam bekerja yang ramah keluarga;

b. dapat memberikan hak cuti melahirkan selama 6 (enam) bulan kepada pekerjanya, tanpa kehilangan haknya atas posisi pekerjaannya;

c. penyediaan fasilitas fisik dan nonfisik di lingkungan usahanya untuk mendukung pekerja perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai ibu; 

d. penyelenggaraan aktivitas bersama berupa pertemuan keluarga di lingkungan usahanya;

e. berpartisipasi dalam penyelenggaraan Ketahanan Keluarga melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan;

f. memberikan kesempatan bagi karyawannya untuk mengikuti bimbingan pra perkawinan, pemeriksaan kesehatan pra perkawinan, mendampingi istri melahirkan, dan/atau menjaga Anak yang sakit.

BAB X 

PENGHARGAAN DAN DUKUNGAN

Pasal 135

. (1)  Pemerintah Pusat dapat memberikan penghargaan dan/atau dukungan kepada Pemerintah Daerah yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.

. (2)  Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau dukungan kepada keluarga dan masyarakat yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaran Ketahanan Keluarga.

. (3)  Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dapat diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, insentif fiskal dan non fiskal, dan/atau bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

. (4)  Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dapat berupa fasilitasi dan bimbingan penyelenggaran Ketahanan Keluarga, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan.

. (5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penghargaan dan dukungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 136

. (1)  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.

. (2)  Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan indeks Ketahanan Keluarga.

. (3)  Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

. (4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi Ketahanan Keluarga diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

BAB XII 

PENDANAAN

Pasal 137

Pendanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII 

SANKSI 

Pasal 138

Setiap Orang Tua yang menjadi terpidana karena melakukan kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran terhadap Anak dikenakan sanksi berupa: 

a. penghentian sementara hak asuh kepada Anak; atau

b. pencabutan hak asuh Anak.

Pasal 139

Setiap Orang yang dengan sengaja memperjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan secara sukarela, atau menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

Pasal 140

Setiap Orang yang dengan sengaja membujuk, memfasilitasi, memaksa, dan/atau mengancam orang lain menjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan, atau menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

Pasal 141

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan surogasi untuk keperluan memperoleh keturunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

Pasal 142

Setiap Orang yang dengan sengaja membujuk, memfasilitasi, memaksa, dan/atau mengancam orang lain agar bersedia melakukan surogasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) untuk memperoleh keturunan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tahun) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

Pasal 143 

. (1)  Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda paling banyak 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

. (2)  Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: 

a. pencabutan izin usaha; dan/atau

b. pencabutan status badan hukum.

BAB XIV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 144

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Keluarga, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. 

BAB XV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 145

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. 

Pasal 146

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang–Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Disahkan di Jakarta pada tanggal … 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

JOKO WIDODO 

Diundangkan di Jakarta pada tanggal …

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY 

===

PENJELASAN ATAS 

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR…TAHUN…TENTANGKETAHANAN KELUARGA 

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi. 

Untuk menjamin terpenuhinya hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta hak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi, negara berkewajiban memberikan kepastian hukum yang menjamin terselenggaranya Ketahanan Keluarga secara komprehensif sesuai perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. 

Ketahanan Keluarga hendaknya diselenggarakan sesuai dengan asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Masa Esa, kekeluargaan, pencegahan kemanusiaan, keadilan, keseimbangan, kemanfaatan, pelindungan, partisipatif, harmonisasi, dan non diskriminatif, dengan berdasarkan pada prinsip pemeliharaan dan penguatan nilai keluarga, penguatan struktur dan keberfungsian keluarga, keluarga sebagai basis dan titik sentral kegiatan pembangunan, pemberdayaan dan kemandirian keluarga, serta keberpihakan pada keluarga. 

Oleh karena itu, Ketahanan Keluarga bertujuan untuk menciptakan keluarga tangguh yang mampu mengatasi persoalan internal keluarganya secara mandiri dan menangkal gangguan yang berasal dari luar dengan berpegang teguh pada prinsip keluarga dan nilai-nilai keluarga dengan mengedepankan ketakwaan dan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, semangat persaudaraan, dan kemandirian keluarga yang solutif dalam mengatasi permasalahan keluarga, mengoptimalkan fungsi keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam mendidik, mengasuh, membina tumbuh kembang, menanamkan nilai-nilai religius dan moral, serta membentuk kepribadian dan karakter Anak bangsa yang baik sebagai generasi penerus, mewujudkan pembangunan manusia Indonesia secara emosional dan spiritual yang berasal dari pembangunan keluarga sebagai bagian unit kecil masyarakat yang merupakan modal dasar dalam kegiatan pembangunan nasional, serta mengoptimalkan peran ketahanan keluarga sebagai pondasi utama dalam mewujudkan ketahanan nasional dan pilar utama dalam menjaga ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa. 

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya serta teknologi informasi, telah mengubah dan menyebabkan pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa dan tatanan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan Ketahanan Keluarga yang berpihak pada kepentingan keluarga dan mampu memberikan pelindungan kepada keluarga. 

Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak Keluarga yang masih mengalami Kerentanan Keluarga dan tidak memiliki Kelentingan Keluarga dalam menghadapi situasi Krisis Keluarga. Disamping itu, Keluarga belum dijadikan prioritas dalam pembangunan nasional. Padahal, Keluarga sebagai bagian unit kecil masyarakat merupakan modal dasar sebagai basis dan titik sentral kegiatan pembangunan nasional serta Ketahanan Keluarga merupakan pilar utama dalam mewujudkan ketahanan nasional. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan Ketahanan Keluarga belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi Keluarga. 

Selama ini, pengaturan mengenai Keluarga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, tetapi pengaturan ini lebih banyak berfokus pada perkembangan penduduk daripada Pembangunan Keluarga. Oleh karena itu, diperlukan satu undang- undang yang mengatur secara komprehensif mengenai Ketahanan Keluarga sehingga dapat memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi Keluarga. 

Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga secara umum mengatur materi pokok mengenai Ketentuan Umum, Rencana Induk Ketahanan Keluarga, Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga, Pelindungan Ketahanan Keluarga yang terdiri dari Pencegahan Kerentanan Keluarga dan Penanganan Kerentanan Keluarga, Pengasuhan Anak dan Pengampuan, Kelembagaan, Sistem informasi ketahanan keluarga, Peran Serta Masyarakat, Penghargaan dan Dukungan, Pemantauan dan Evaluasi, Pendanaan, Sanksi, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup yang diuraikan dalam batang tubuh Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga serta penjelasannya. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Huruf aYang dimaksud dengan “asas ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa penyelenggaraan Ketahanan Keluarga didasari atau berlandaskan kepada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Huruf bYang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dilaksanakan secara kekeluargaan, meliputi keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat. 

Huruf cYang dimaksud dengan “asas pencegahan” adalah penyelenggaraan Ketahanan Keluarga harus mengutamakan upaya pencegahan dalam menyelesaikan permasalahan Keluarga. 

Huruf dYang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan Ketahanan Keluarga memberikan pelindungan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat setiap warga negara Indonesia secara proporsional. 

- 76 - 

Huruf eYang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan Ketahanan Keluarga mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia. 

Huruf fYang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa penyelenggaraan Ketahanan Keluarga harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan Keluarga dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual. 

Huruf gYang dimaksud dengan “asaspenyelenggaraan Ketahanan memberikan manfaat bagi perikehidupan yang baik bagi Indonesia. kemanfaatan” adalah Keluarga harus kemanusiaan dan setiap warga negara pelindungan” adalah Keluarga harus melindungi keluarga dalam menciptakan, mengoptimalisasikan keuletan dan ketangguhan keluarga guna hidup harmonis serta meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. 

Huruf i Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota keluarga dan masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya didorong untuk berperan aktif dalam proses penyelenggaraan Ketahanan Keluarga. 

Huruf hYang dimaksud dengan “asaspenyelenggaraan Ketahanan 

Huruf jYang dimaksud dengan “asas harmonisasi” adalah penyelenggaraan Ketahanan Keluarga harus dilaksanakan dengan kesesuaian, sinergisitas, dan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. 

Huruf kYang dimaksud dengan “asas non diskriminatif” adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan masyarakat atas dasar suku, ras, agama, golongan, dan jenis kelamin. 

Pasal 3Cukup jelas. 

Pasal 4Cukup jelas. 

Pasal 5Cukup jelas. 

Pasal 6Cukup jelas. 

Pasal 7Cukup jelas. 

Pasal 8Cukup jelas. 

Pasal 9Cukup jelas. 

Pasal 10Cukup jelas. 

Pasal 11Cukup jelas. 

Pasal 12Cukup jelas. 

Pasal 13Cukup jelas. 

Pasal 14 

Ayat (1) Cukup jelas. 

Ayat (2) Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf aYang dimaksud dengan “ketahanan fisik” adalah kemampuan fisik anggota keluarga yang tercermin oleh adanya tubuh yang sehat dan terbebas dari berbagai penyakit dan keterbatasan. 

Huruf bYang dimaksud dengan “ketahanan sosial budaya” adalah kemampuan keluarga dalam menjaga nilai- nilai agama dan sosial, serta budi pekerti luhur yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia tetap tertanam kuat dalam keluarganya saat berinteraksi dengan lingkungan sosial sekitarnya dan lingkungan dunia maya. 

Huruf cYang dimaksud dengan “ketahanan ekonomi” adalah kemampuan keluarga dalam memenuhi berbagai kebutuhan keluarga untuk untuk memenuhi kebutuhan dasar secara berkesinambungan. 

Huruf dYang dimaksud dengan “ketahanan sosio- psikologis” adalah kemampuan anggota keluarga dalam mengelola emosi dan kepatuhan terhadap hukum sehingga tercipta hubungan yang harmonis dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Pasal 15Cukup jelas. 

Pasal 16Cukup jelas. 

Pasal 17Cukup jelas. 

Pasal 18Cukup jelas. 

Pasal 19Cukup jelas. 

Pasal 20Cukup jelas. 

Pasal 21Cukup Jelas 

Pasal 22Cukup jelas. 

Pasal 23Cukup jelas. 

Pasal 24 Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan menegakkan rumah tangga adalah membentuk, menjaga, merawat, dan mempertahankan rumah tangga baik secara lahir maupun batin dalam fungsi dan struktur keluarga. 

Ayat (2)Cukup Jelas. 

Ayat (3)Cukup Jelas. 

Pasal 25Cukup jelas. 

Pasal 26Cukup jelas. 

Pasal 28Cukup jelas. 

Pasal 29Cukup jelas. 

Pasal 30Cukup jelas. 

Pasal 31Cukup jelas. 

Pasal 32Yang dimaksud dengan “surogasi” adalah praktik sewa- menyewa rahim secara komersial atau pinjam-meminjam rahim secara sukarela yang dilakukan oleh seorang individu atau lembaga atau jaringan terorganisasi untuk keperluan memperoleh keturunan dengan teknologi reproduksi bantuan. 

Pasal 33Cukup jelas. 

Pasal 34Cukup jelas. 

Pasal 35Cukup jelas. 

Pasal 36Cukup jelas. 

Pasal 37Cukup jelas. 

Pasal 38Cukup jelas. 

Pasal 39Cukup jelas. 

Pasal 40Cukup jelas. 

Pasal 41Cukup jelas. 

Pasal 42Cukup jelas. 

Pasal 43Cukup jelas. 

Pasal 44Cukup jelas. 

Pasal 45Cukup jelas. 

Pasal 46Cukup jelas. 

Pasal 47Cukup jelas. 

Pasal 48Cukup jelas. 

Pasal 49Cukup jelas. 

Pasal 50Yang dimaksud dengan “ancaman fisik” adalah segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu Ketahanan Keluarga yang dilakukan dengan tindakan secara fisik, meliputi antara lain penganiayaan, pembunuhan, pembantaian, pemerasan, perjudian, pornografi, narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta penyebaran penyakit.Yang dimaksud dengan “ancaman non fisik adalah segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu Ketahanan Keluarga yang dilakukan dalam tataran pemikiran, meliputi individualisme, sekulerisme, propaganda pergaulan dan sex bebas, dan propaganda LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender). 

Pasal 51Cukup jelas. 

Pasal 52Cukup jelas. 

Pasal 53Cukup jelas. 

Pasal 54 Ayat (1) 

Cukup jelas. Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “faktor risiko kerentanan keluarga” segala sesuatu yang mempengaruhi perubahan Keluarga dan berpotensi memunculkan permasalahan dan tantangan sehingga menimbulkan kerentanan dalam Keluarga. 

Ayat (3) Huruf a 

Cukup jelas. Huruf b 

Yang dimaksud dengan “pembangunan wilayah berbasis Ketahanan Keluarga” adalah suatu pembangunan wilayah yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan yang dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan hak-hak Keluarga, yang dilakukan dengan cara antara lain pembangunan sumber daya manusia Keluarga, pengembangan lingkungan dan ruang publik yang nyaman dan aman dengan sistem keamanan terpadu, dan sebagainya. 

Huruf cCukup jelas. 

Huruf dYang dimaksud dengan “kebijakan publik yang ramah keluarga” adalah kebijakan negara atau perusahaan yang mendukung pegawai mereka terutama perempuan untuk bekerja dan membentuk keluarga tanpa harus mengorbankan satu atau yang lainnya, antara lain pekerjaan yang ramah keluarga yang memiliki keluwesan waktu kerja, libur nasional pada hari keluarga, dan sebagainya. 

Huruf eCukup jelas. 

Pasal 55Huruf a 

Yang dimaksud dengan “gerakan nasional Ketahanan Keluarga” dapat berupa gerakan 1821, gerakan kembali ke meja makan, gerakan cinta Quran cinta Keluarga, gerakan mengantar Anak ke sekolah, dan sebagainya. 

Huruf bCukup jelas. 

Huruf cCukup jelas. 

Huruf dCukup jelas. 

Pasal 56Cukup jelas. 

Pasal 57Cukup jelas. 

Pasal 58Cukup jelas. 

Pasal 59Cukup jelas. 

Pasal 60Cukup jelas. 

Pasal 61Cukup jelas. 

Pasal 62Cukup jelas. 

Pasal 63 Ayat (1) 

Yang dimaksud “Pendidikan Ketahanan Keluarga pada jalur pendidikan informal diselenggarakan oleh Keluarga dan masyarakat” adalah pendidikan Ketahanan Keluarga dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan oleh Keluarga dan masyarakat secara sadar dan bertanggung jawab. Pendidikan Ketahanan Keluarga pada jalur informal dapat dilakukan pada sentra atau pusat kegiatan masyarakat. 

Ayat (2)Cukup jelas. 

Pasal 64Cukup jelas. 

Pasal 65Cukup jelas. 

Pasal 66Cukup jelas. 

Pasal 67Cukup jelas. 

Pasal 68Cukup jelas. 

Pasal 69Cukup jelas. 

Pasal 70Cukup jelas. 

Pasal 71Cukup jelas. 

Pasal 72Cukup jelas. 

Pasal 73 Ayat (1) 

Huruf aCukup jelas. 

Huruf bCukup jelas. 

Huruf cCukup jelas. 

Huruf dCukup Jelas. 

Huruf eYang dimaksud dengan “situasi khusus lainnya” misalnya wabah penyakit, krisis moneter, perubahan iklim ekstrim. 

Ayat (2)Cukup jelas. 

Pasal 74Cukup jelas. 

Pasal 75 Ayat (1) 

Yang dimaksud “Krisis Keluarga karena masalah ekonomi” adalah kondisi kekurangan ekonomi yang dihadapi Keluarga akibat kehilangan mata pencaharian secara mendadak. Kehilangan mata pencaharian secara mendadak dikarenakan: 

a. pemutusan hubungan kerja (PHK);

b. kebangkrutan usaha;

c. terpaksa mengundurkan diri bekerja karena sakit kronis atau mengalami disabilitas mendadak. 

Ayat (2)Cukup jelas. 

Pasal 76Yang dimaksud dengan “Keluarga Pra Sejahtera” adalah adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan fisik, kebutuhan dasar ekonomi berupa sandang, pangan, dan tempat tinggal, serta pendidikan. 

Pasal 77Cukup jelas. 

Pasal 78Cukup jelas. 

Pasal 79Cukup jelas. 

Pasal 80Cukup jelas. 

Pasal 81Cukup jelas. 

Pasal 82Cukup jelas. 

Pasal 83Cukup jelas. 

Pasal 84Cukup jelas. 

Pasal 85 Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “penyimpangan seksual” adalah dorongan dan kepuasan seksual yang ditunjukan tidak lazim atau dengan cara-cara tidak wajar, meliputi antara lain: 

a. Sadisme adalah cara seseorang untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan menghukum atau menyakiti lawan jenisnya.

b. Masochisme kebalikan dari sadisme adalah cara seseorang untuk mendapatkan kepuasan seksual melalui hukuman atau penyiksaan dari lawan jenisnya.

c. Homosex (pria dengan pria) dan lesbian (wanita dengan wanita) merupakan masalah identitas sosial dimana seseorang mencintai atau menyenangi orang lain yang jenis kelaminnya sama.

d. Incest adalah hubungan seksual yang terjadi antara orang yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah, ke atas, atau menyamping, sepersusuan, hubungan semenda, dan hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk kawin. 

Ayat (2)Cukup jelas. 

Pasal 86Cukup jelas. 

Pasal 87Cukup jelas. 

Pasal 88Cukup jelas. 

Pasal 89Cukup jelas. 

Pasal 90 Ayat (1) 

Huruf aYang dimaksud dengan “Keluarga dalam situasi darurat” adalah Keluarga yang menghadapi situasi dan kondisi berbahaya misalnya di lingkungan tempat tinggalnya terjadi konflik atau bencana sehingga diperlukan penanganan secara cepat. 

Huruf bYang dimaksud dengan “Keluarga yang berhadapan dengan hukum” adalah Keluarga yang anaknya berhadapan dengan hukum, anggota Keluarganya korban tindak pidana, dan anggota Keluarganya menjadi saksi pidana. 

Huruf cCukup jelas. 

Huruf dCukup jelas. 

Huruf eCukup jelas. 

Huruf dCukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a Cukup jelas. 

Huruf b Cukup jelas. 

Huruf c Cukup jelas. 

Huruf dCukup jelas. 

Huruf eCukup jelas. 

Huruf fCukup jelas. 

Huruf hCukup jelas. 

Huruf iYang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” adalah sebagian upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial, dan kohesi sosial. 

Huruf jYang dimaksud dengan “stimulan pemberdayaan ekonomi” adalah bantuan stimulan yang diberikan kepada Keluarga yang mengalami Kerentanan Keluarga secara khusus dan berada dalam keterpurukan ekonomi agar dapat bangkit dan membangun kehidupannya kembali. Stimulan pemberdayaan ekonomi dapat berupa pelatihan kerja atau wirausaha, modal usaha, dan fasilitas-fasilitas lain. 

Pasal 91Cukup jelas. 

Pasal 92Cukup jelas. 

Pasal 93Cukup jelas. 

Pasal 94Cukup jelas. 

Pasal 95Cukup jelas. 

Pasal 96Cukup jelas. 

Pasal 97Cukup jelas. 

Pasal 98Cukup jelas. 

Pasal 99Cukup jelas. 

Pasal 100 Cukup jelas. 

Pasal 101 Cukup jelas. 

Pasal 102 Cukup jelas. 

Pasal 103 Cukup jelas. 

Pasal 104 Cukup jelas. 

Pasal 105 Cukup jelas. 

Pasal 106 Cukup jelas. 

Pasal 107 Cukup jelas. 

Pasal 108 Cukup jelas. 

Pasal 109 Cukup jelas. 

Pasal 110 Cukup jelas. 

Pasal 111 Cukup jelas. 

Pasal 112 Cukup jelas. 

Pasal 113 Cukup jelas. 

Pasal 114 Cukup jelas. 

Pasal 115 Cukup jelas. 

Pasal 116 Cukup jelas. 

Pasal 117 Cukup jelas. 

Pasal 118 Cukup jelas. 

Pasal 119 Cukup jelas. 

Pasal 120 Cukup jelas. 

Pasal 121 Cukup jelas. 

Pasal 122 Cukup jelas. 

Pasal 123 Cukup jelas. 

Pasal 124 Cukup jelas. 

Pasal 125 Cukup jelas. 

Pasal 126 Cukup jelas. 

Pasal 127 Cukup jelas. 

Pasal 128 Cukup jelas. 

Pasal 129 Cukup jelas. 

Pasal 130 Cukup jelas. 

Pasal 131 Cukup jelas. 

Pasal 132 Cukup jelas. 

Pasal 133 Cukup jelas. 

Pasal 134 Cukup jelas. 

Pasal 135 

Ayat (1) Cukup jelas. 

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah elemen masyarakat yang terdiri dari perorangan, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga sosial, dan pelaku usaha.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan “insentif fiskal” adalah penghargaan fiskal untuk masyarakat yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan Ketahanan Keluarga melalui pendapatan, belanja, dan/atau pembiayaan. 

Yang dimaksud dengan “insentif non fiskal” adalah penghargaan non fiskal untuk masyarakat yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan Ketahanan Keluarga dalam bentuk fasilitasi baik fisik maupun non fisik. Bentuk insentif non fiskal antara lain proses perizinan yang cepat, pelayanan, dan pemberian bantuan teknis. 

Ayat (4)Cukup jelas. 

Ayat (5)Cukup jelas. 

Pasal 136 Cukup jelas. 

Pasal 137 Cukup jelas. 

Pasal 138 Cukup jelas. 

Pasal 139 Cukup jelas. 

Pasal 140 Cukup jelas. 

Pasal 141Cukup jelas. 

Pasal 142 Cukup jelas. 

Pasal 143 Cukup jelas. 

Pasal 144 Cukup jelas. 

Pasal 145 Cukup jelas. 

Pasal 146 Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR… 

SUMBER: DPR.GO.ID dan diakses pada 20 Februari 2020 pukul 14.00 WIB

Versi RUU Ketahanan Keluarga PDF dapat diakses dan diunduh di Laman Prolegnas Situs Resmi DPR RI DI SINI