Digugat Pailit Mitra Bisnisnya, AIA Financial Berkelit

SINDOnews Dipublikasikan 14.44, 04/08 • Suparjo Ramalan Dan Hafid Fuad
Digugat Pailit Mitra Bisnisnya, AIA Financial Berkelit
Foto/SINDOnews

Sejumlah mitra bisnis PT AIA Financial (AIA) membawa perkara dugaan gagal bayar AIA ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada, Selasa (4/8/2020). Mereka bermaksud untuk mengajukan upaya hukum PKPU dan pailitdari perusahaan asuransi tersebut.

Dalam permohonannya, para pemohon mengaku haknya tidak dibayarkan oleh pihak AIA Financial dengan total nilai Rp67,8 miliar. Masing-masing pemohon yang haknya belum dibayarkan yaitu Kenny Leonara Raja sebesar Rp34,9 (Rp31 miliar akan jatuh tempo), serta Jethro sebesar Rp32,9 miliar (Rp26 miliar akan jatuh tempo).

Kuasa hukum pemohon, Patar Bronson Sitinjak, mengatakan bahwa pihaknya dalam mengajukan permohonan tersebut sudah sesuai hukum. Hal ini mengacu pada Pasal 2 Ayat 1 dan 5 Undang-Undang (UU) Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004.

"Dalam mengajukan upaya hukum PKPU maupun pailit mempunyai syarat, yaitu minimal dua orang kreditur yang mana salah satu hutangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta dapat dibuktikan secara sederhana," ujarnya di Gedung OJK, Jakarta Pusat (4/8/2020).

Selain dua pemohon, Patar mengklaim masih terdapat beberapa kreditor lain yang mana juga terdapat karyawan serta nasabah AIA Financial yang haknya tidak ditunaikan. Nantinya, beberapa kreditor lainnya juga akan memberi kuasa kepada dirinya. (Baca juga:Potensi Gagal Bayar Bumiputera Rp9,6 Triliun, Nasabah Datangi DPR)

Patar juga mengaku hingga kini pihaknya belum mengetahui secara pasti apakah AIA Financial mengalami kebangkrutan sehingga hak nasabah tidak dibayarkan. Hal ini membuat nasabah perusahaan asuransi itu mengasumsikan jika emiten mengalami gagal bayar.

"Gagal bayar ini tidak mau membayar atau mereka sudah bangkrut, kita juga tidak tahu. Yang pastinya mereka gagal bayar sama kita-kita ini. Kita juga tidak mau ada anggapan buruk pada rekan-rekan kita ini, bukan semata untuk mematikan usaha AIA. Kami hanya menuntut hak saja," katanya.

Menanggapi langkah penggugat, Direktur Hukum, Kepatuhan, dan Risiko AIA Financial Rista Qatrini Manurung mengatakan, AIA dalam menjalankan kegiatan bisnis selalu berpegang teguh pada prinsip operasional yang selalu mematuhi ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

"Penghentian perjanjian tenaga pemasar antara AIA dan Bapak Jethro dan Bapak Kenny Leonara Raja merupakan keputusan yang tidak mudah. AIA sudah melakukan berbagai proses mediasi dalam upaya mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua pihak," ujarnya, Jakarta, Selasa (4/8/2020).

Sementara itu, terkait angka yang diduga gagal bayar yang diklaim Jethro dan Kenny, lanjut dia, tidak sesuai dengan fakta yang ada. AIA telah menyelesaikan dan memenuhi kewajiban sepenuhnya kepada kedua nasabah tersebut sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian antara para pihak.

"Demikian juga dengan jumlah angka yang diklaim sepihak sebagai hak oleh mantan karyawan Ibu Surianta Tarigan yang juga tidak benar. AIA telah menyelesaikan dan memenuhi kewajiban sepenuhnya kepada Ibu Surianta Tarigan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kepegawaian dan sejalan dengan aturan hukum yang berlaku," katanya.

Menyikapi kisruh terkait AIA, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu angkat bicara. Menurut Togar, kasus itu harus jelas duduk perkaranya, terutama pihak penuntut merupakan agen atau nasabah.

"Kurang jelas itu. Pihak yang bermasalah merupakan mitra bisnis/agen atau dengan nasabah?" ujar Togar di Jakarta (4/08/2020).

Menurutnya, bila masalah tersebut dengan mitra bisnis atau agen, maka kurang tepat kalau kemudian dituntut menggunakan UU 36 Tahuh 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

"Karena dalam UU Kepailitan untuk industri keuangan, yang boleh memailitkan hanya regulator atau OJK yang sebelumnya merupakan tanggung jawab Menteri Keuangan," ujar dia.

Lebih lanjut dia mengingatkan, hubungan perusahaan asuransi jiwa dengan mitra bisnis atau agen, menurutnya akan kembali kepada isi perjanjian di antara perusahaan dan agen. Perjanjian ini yang dikenal sebagai perjanjian keagenan.

Artikel Asli