Dianggap Melanggar HAM, Perusahaan CCTV China Diblokir AS

Kompas.com Dipublikasikan 05.13, 13/10/2019 • Bill Clinten
Cnet
Ilustrasi kantor HikVision

KOMPAS.com - Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China semakin memanas. Setelah Huawei yang lebih dulu masuk daftar "Entity List", pekan ini Presiden AS, Donald Trump, menyeret 8 perusahaan lain ke daftar tersebut.

Untuk diketahui, Entity List merupakan daftar nama perusahaan yang dilarang berbisnis dengan perusahaan asal AS. Dengan kata lain, para perusahaan yang tercantum di dalam daftar ini tidak bisa menjual produknya serta mendapatkan komponen dari dan ke AS.

Sejumlah perusahaan asal China yang diblokir Trump ini juga bukan perusahaan ecek-ecek.

Sekitar dua perusahaan yang diblokir AS bergerak di bidang penyedia alat keamanan dan CCTV ternama yang berasal dari China, mencakup HikVision Digital Technology dan Zhejiang Dahua Technology.

Baca juga: Trump Berhak Larang Perusahaan AS Berbisnis dengan China

Ada pula dua perusahaan rintisan (start-up) yang fokus di bidang Artificial Intelligence (AI), seperti SenseTime Group dan Megvii Technology.

Tiga perusahaan lainnya mencakup IFLYTEK, Xiaoemn Meiya Pico Infomation, Yixin Science and Technology.

Tidak hanya itu, AS juga memasukkan sekitar 20 perusahaan milik pemerintah, seperti biro keamanan umum Xinjiang dan sekolah polisi Xinjiang.

Lalu, mengapa mereka bernasib sama dengan Huawei? Apakah mereka diduga memata-matai AS dan dan disebut membahayakan keamanan nasional?

Diduga melanggar hak asasi manusia

Berdasarkan keterangan dari pemerintah AS yang dilansir KompasTekno dari Bloomberg, Minggu (12/10/2019), sejumlah perusahaan ini diduga telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas warga muslim di daerah Xinjiang, termasuk umat muslim Uighurs, Kazhaks, dan sejumlah umat muslim lainnya.

Adapun pelanggaran tersebut berbentuk perlakuan sewenang-wenang terhadap umat muslim yang sudah disebutkan tadi, mencakup penahanan massal, hingga pengawasan secara satu pihak melalui perangkat surveillance.

Ini pun kemudian merupakan pertama kalinya AS menjadikan aspek hak asasi manusia sebagai alasan untuk memasukkan sejumlah perusahaan ke daftar hitam.

Belum jelas apa sebenarnya alasan pasti Trump memasukkan sejumlah perusahaan asal China ini ke daftar Entity List. Sebab, jika dipikir-pikir, pelanggaran hak asasi manusia ini tidak ada hubungannya dengan warga AS.

Sebelumnya, Huawei dan sejumlah perusahaan afiliasinya, sudah dicantumkan di daftar Entity List lebih dulu sekitar Mei lalu.

Mereka diseret ke daftar tersebut lantaran, seperti disebutkan tadi, diduga melakukan mata-mata terhadap AS melalui perangkatnya dan dianggap membahayakan keamanan nasional.

Penulis: Bill ClintenEditor: Reska K. Nistanto

Artikel Asli