Dewan Pengawas KPK: Posisi, Peran & Bagaimana Fungsi yang Sebenarnya?

LINE TODAY Dipublikasikan 14.00, 18/09/2019
Foto/Ilustrasi/SINDOnews

Salah satu poin yang diperdebatkan dalam revisi UU KPK adalah keberadaan dewas pengawas. Dari hasil revisi, terdapat tujuh poin yang berubah, salah satunya yaitu soal pembentukan dewan pengawas. Di salah satu poin juga disebutkan bahwa pelaksanaan penyadapan harus melalui izin dewan pengawas tersebut. Sebenarnya apa peran dan bagaimana fungsi dewan pengawas KPK yang sebenarnya?

Posisi Dewan Pengawas, Setara Pimpinan KPK

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly (kanan) dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (tengah) saat penyerahan daftar inventaris masalah (DIM) ke Badan Legislasi DPR, Jakarta, Kamis (12/9). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly (kanan) dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (tengah) saat penyerahan daftar inventaris masalah (DIM) ke Badan Legislasi DPR, Jakarta, Kamis (12/9). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Menkumham Yasonna Laoly menjelaskan sekaligus menepis kekhawatiran soal posisi dewan pengawas tersebut yang dikhawatirkan lebih tinggi dari pimpinan KPK. Menkumham menyebut dewan pengawas merupakan lembaga atau kelompok eksternak sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan di tubuh KPK. Secara hierarki, posisi dewan pengawas ini juga setara dengan komisioner KPK. Selengkapnya bisa disimak di sini.

Ini Tugas Dewan Pengawas KPK

Presiden Jokowi di dampingi Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko saat menyampaikan pernyataan mengenai revisi UU KPK, beberapa waktu lalu. Foto/SINDOnews
Presiden Jokowi di dampingi Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko saat menyampaikan pernyataan mengenai revisi UU KPK, beberapa waktu lalu. Foto/SINDOnews

Tugas dewan pengawas ini tertuang dalam pasal 37B revisi UU KPK. Ada enam tugas pokok yang diemban, yaitu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK, menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang, dan melakukan evaluasi kerja pimpinan dan pegawai KPK secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selengkapnya bisa dilihat di sini tugas dewan pengawas KPK tersebut.

Total Ada 5 Orang Dewan Pengawas

DPR dan Pemerintah telah mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) menjadi UU. (Foto/Ilustrasi/SINDOnews)
DPR dan Pemerintah telah mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) menjadi UU. (Foto/Ilustrasi/SINDOnews)

Dalam UU yang sudah direvisi, disebutkan bahwa nantinya dewan pengawas ini akan terdiri dari 5 orang, dengan 1 orang sebagai ketua dan 4 orang wakil ketua. Peraturan selengkapnya bisa dibaca di sini.

Lalu, siapa saja yang bisa menjadi dewan pengawas KPK ini? Menkumham Yasonna Laoly menyebutkan anggota dewan pengawas KPK akan ditunjuk oleh presiden Joko Widodo dari kalangan tokoh masyarakat, akademisi, sampai aparat penegak hukum. Baca penjelasan Yasonna selengkapnya di sini. 

Direktur Politik Hukum Wain Advisory Indonesia, Sulthan Muhammad Yus menyebutkan bahwa syarat penerimaan dewan pengawas ini harus diperketat. Dewan pengawas harus diisi oleh orang yang memiliki kapabilitas. Beliau juga menyebut mungkin saja mantan pimpinan KPK bisa menduduki posisi tersebut. Baca penuturannya selengkapnya di sini.

Mekanisme Pembentukan Dewan Pengawas KPK

Mengenai tata cara pemilihan dan mekanisme pembentukan dewan pengawas KPK ini tertuang dalam pasal 37 E. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa presiden akan membentuk panitia seleksi yang terdiri dari unsur pemerintah pusat dan unsur masyarakat untuk mengumumkan pencalonan. Baca mekanisme selengkapnya di sini.

Seberapa Penting Keberadaan Dewan Pengawas Ini?

Peneliti senior INDEF, Enny Sri Hartati menyebut DPR terlalu tergesa-gesa dalam melakukan revisi UU ini. Enny menilai seluruh naskah yang ditujukan DPR tidak memenuhi unsur akademis, sehingga tidak ada alasan bagi DPR untuk mengesahkan revisi UU KPK. Baca penjelasan Enny selengkapnya di sini.