Daftar Tugas dan Masalah Berat untuk Komisaris Utama Pertamina

Tempo.co Dipublikasikan 02.03, 15/11/2019 • Ali Akhmad Noor Hidayat
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok tiba di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Penugasan Basuki Tjahaja Purnama di PT Pertamina (Persero) jika terpilih sebagai Komisaris Utama dinilai akan penuh tantangan.

TEMPO.CO, Jakarta - Penugasan Basuki Tjahaja Purnama di PT Pertamina (Persero) jika terpilih sebagai Komisaris Utama dinilai akan penuh tantangan. Sejumlah masalah menanti untuk diselesaikan.

Mantan Komisaris Utama Pertamina Endriartono Sutarto menyatakan masalah terberat yang dihadapi Pertamina saat ini adalah penyaluran bahan bakar minyak (BBM). Pertamina perlu menyamakan harga bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Indonesia. Biaya angkut ke pelosok negeri yang tinggi membuat disparitas harga. Selain itu, jumlah stasiun pengisian BBM pun belum tersebar merata.

Menurut Sutarto tak mudah menyalurkan BBM satu harga lantaran perusahaan juga harus mencetak untung. "Pemikiran komisaris utama sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan ini," ujarnya kepada Tempo, Kamis 15 November 2019.

Dia menilai seorang komisaris utama harus berani menyuarakan pendapatnya. Ketika diberikan penugasan yang mengancam keuangan perseroan seperti pengungaran keuntungan hingga kerugian, komisaris utama wajib menyampaikan kondisinya kepada pemerintah. Namun bukan berarti menolak kewajiban sebagai perusahaan pelat merah atau mengakalinya dengan mengorbankan masyarakat.

Sutarto mengatakan Pertamina juga sering dijadikan ladang untuk mencari keuntungan, salah satunya karena produksi dan kapasitas kilang yang masih rendah. Indonesia hingga saat ini masih harus mengimpor minyak untuk memenuhi konsumsi yang jumlahnya dua kali lipat dari produksi. "Ini kesempatan untuk memasukkan minyak ke Pertamina, entah dengan kekuasaan atau apa, agar dibeli meski harganya lebih mahal," katanya.

Saat ia menjabat, Sutarto menyampaikan kepada jajaran direksi untuk menyerahkan tindakan seperti itu kepadanya. "Karena bisa jadi mereka tidak berani melawan kekuasaan yang bisa mencopotnya setiap saat," katanya. Untuk itu, dia menyatakan komisaris utama Pertamina perlu memiliki integritas dan sikap, sekalipun harus meninggalkan jabatannya jika masyarakat dan perusahaan dirugikan.

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron menyatakan tugas untuk meningkatkan produksi melalui pembangunan kilang juga harus jadi perhatian komisaris utama Pertamina. "Pertamina harus agresif meningkatkan produksi crude oil selaras dengan target lifting migas pemerintah," katanya.

Produksi minyak Pertamina saat ini berkisar 700-800 ribu barel per hari. Sementara konsumsi per hari mencapai 1,5 juta barel per hari. Pertamina tengah mengembangkan kapasitas empat kilang di Balongan, Cilacap, Balikpapan, dan Dumai serta membangun kilang baru di Tuban dan Bantul. Proyek ini diharapkan selesai 2026 dan mampu mengurangi impor minyak yang menjadi sumber defisit neraca perdagangan.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menyatakan komisaris utama Pertamina juga perlu mengawal dan mengarahkan direksinya mencapai target menjadi perusahaan kelas dunia. "Dia harus memahami visi dan program kerja untuk bisa mengawasi dan mengevaluasi kinerja direksi," katanya.

Pengamat energi dari Universitas Gajah Mada Fahmy Radi menyatakan sosok Basuki atau yang akrab disapai Ahok mampu menghadapi tantangan-tantangan itu. "Dia berintegritas, terkenal galak sehingga yang mau macam-macam takut, serta hampir tidak memiliki konflik kepentingan," ujarnya.

Kabar pencalonan Ahok mencuat setelah ia menyambangi kantor Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu pagi. Dia mengaku mendapat tawaran bergabung di salah satu BUMN dan menyatakan bersedia. "Belum tahu," ujarnya saat ditanya mengenai jabaran dan perusahaan tempatnya bertugas nanti.

Dua sumber Tempo di Kementerian BUMN menyatakan tawaran yang diberikan kepada Ahok berupa jabatan komisaris utama di Pertamina. Pencalonan mantan Gubernur DKI Jakarta ini datang dari Presiden Joko Widodo.

Erick Thohir masih enggan membeberkan penugasan Ahok. Namun dia memastikan politisi PDIP itu akan mulai bekerja sekitar awal Desember. "BUMN dengan 142 perusahaan butuh figur yang bisa jadi pendobrak, tidak artinya salah dan benar, tapi untuk mempercepat daripada hal-hal yang sesuai diarahkan," katanya.

Presiden Joko Widodo juga membenarkan Ahok akan mengisi jabatan di salah satu BUMN. "Ini masih dalam proses seleksi," katanya.

Artikel Asli