Cerita Sri Mulyani Berantas Korupsi dengan Naikkan Tunjangan PNS...

Kompas.com Dipublikasikan 05.44, 09/12/2019 • Mutia Fauzia
KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIA
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika melantik pejabat eselon II, III, dan IV Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (29/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menceritakan upayanya membersihkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dari korupsi pada Hari Anti Korupsi Sedunia di Jakarta, Senin (9/12/2019).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menyampaikan, ketika periode awal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbentuk pada 2000-an awal, dirinya turut serta dalam diskusi awal dalam pembentukan kebijakan.

Pasalnya kala itu, Indonesia terkenal sebagai negara dengan korupsi yang sistemik dan struktural.

"Oleh karena itu dibuat strategi awal bagaimana membuat gerakan anti korupsi, terutama yang membuat ASN dan pejabat yang jujur menjadi mungkin," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani: Kerugian Negara akibat Kasus Harley Ilegal Rp 1,5 Miliar

Sebab kala itu, banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) terjerat korupsi lantaran gaji yang pas-pasan untuk hidup.

Bahkan menurut dia, kerap kali gaji PNS hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan selama seminggu hingga 10 hari.

Sehingga, langkah awal yang dilakukan kala itu adalah meningkatkan tunjangan kinerja PNS Kementerian/Lembaga.

"Untuk bisa mencapai itu harus ada keuangan negara yang sehat," ujar Sri Mulyani.

Bendahara Negara tersebut mengungkapkan, ketika reformasi digencarkan di kementeriannya era 2005-2006 untuk bisa menggenjot kinerja penerimaan negara, institusi penerimaan negara yaitu Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi fokus utamanya.

Sebelum akhirnya, proses reformasi dilakukan secara menyeluruh di jajaran Kemenkeu.

"Kita bekerja sama dengan KPK kemudian BPK dan MA," ujar dia.

Baca juga: Sri Mulyani Jengkel Kasus Korupsi Tutupi Kinerja Positif Kemenkeu

Di jajaran Kemenkeu, Sri Mulyani menerapkan tiga langkah awal pencegahan korupsi.

Sedangkan lapisan pertahanan ketiga (third line of defense) dilakukan melalui fungsi audit internal. Fungsi ini dijalankan oleh Inspektorat Jenderal sebagai auditor internal Kemenkeu.

Dengan dilaksanakannya fungsi ini, diharapkan quality assurance pengelolaan risiko di Kemenkeu terus meningkat.

"Kalau di Kemenkeu kerjaannya adalah ngurus uang negara, godaannya itu ya setiap detik ada. Lalu bagaimana bisa membangun integritas? Makanya di Kemenkeu ada first line sampai third line defense. Karena kita merasa perlu ada lapisan-lapisan yang harus dibangun," ujar dia.

Penulis: Mutia FauziaEditor: Sakina Rakhma Diah Setiawan

Artikel Asli