Berlaku 1 Agustus-31 Oktober, Pemko Padangpanjang Putihkan Denda PBB

Padek Diupdate 03.18, 06/08 • Dipublikasikan 10.18, 06/08 • Adiansyah Lubis
Berlaku 1 Agustus-31 Oktober, Pemko Padangpanjang Putihkan Denda PBB

Kabar gembira bagi masyarakat Kota Padangpanjang. Walikota Padangpanjang, Fadly Amran menerbitkan aturan yang dapat meringankan kewajiban bagi wajib pajak dalam menghadapi Covid 19 melalui Keputusan No 143 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Denda Piutang Pajak PBB-P2.

Fadly Surat mengatakan, keputusan ini pada intinya adalah untuk membebaskan masyarakat dari denda piutang pajak PBB P2 atau lebih dikenal masyarakat dengan istilah pemutihan denda.

“Jika wajib pajak memiliki utang pajak senilai Rp 1 juta dan Rp 200 ribu diantaranya merupakan denda, maka wajib pajak cukup membayar pokok utang pajaknya saja yaitu senilai Rp 800 ribu,” terangnya, Kamis (06/08/2020).

Ia menyebut, masa berlaku surat keputusan ini terbatas, hanya dari 1 Agustus sampai 31 Oktober 2020.

Pihaknya mengimbau Wajib Pajak (WP) yang ingin melunasi PBB yang memiliki tunggakan, untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan membayar pada waktu tersebut, agar tidak dikenakan denda sanksi administratif.

Berdasarkan data penerimaan pajak PBB yang berasal dari kurang lebih 14.000 objek pajak, hanya terealisasikan sebesar 50-60 % setiap tahun. (rel/bis)

Artikel Asli