Banyak Pemudik Nekat, IDI Minta Pemerintah Hati-Hati Jika Hendak Relaksasi PSBB

Merdeka.com Dipublikasikan 09.08, 04/05

                Bima Arya segel toko yang tetap buka saat PSBB. ©2020 Merdeka.com/Arie Basuki
Menurutnya, pemerintah seharusnya turut memperketat penjagaan termasuk di daerah tujuan para pemudik. Serta mempersiapkan pendataan dan fasilitas kesehatan di daerah-daerah.

Masih banyaknya masyarakat yang nekat mudik walau sudah dilarang pemerintah, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai, perlu adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berbasis komunitas desa.

Hal itu disampaikan, Ketua Umum PB IDI Daeng M. Faqih sebagai upaya antisipasi dan mencegah potensi penyebaran virus corona gelombang kedua.

"Social distancing atau PSBB perlu didorong dilakukan berbasis komunitas desa," sebut Daeng saat dihubungi merdeka.com, Senin (4/5).

Menurutnya, pemerintah seharusnya turut memperketat penjagaan termasuk di daerah tujuan para pemudik. Serta mempersiapkan pendataan dan fasilitas kesehatan di daerah-daerah.

"Di daerah tujuan mudik harus bersiap-siap dan diperkuat melakukan pendataan serta semua desa menyiapkan tempat karantina rumah berkelompok. Bisa memanfaatkan sekolah atau balai desa, untuk menampung isolasi diri para pemudik atau para pekerja dari luar daerah maupun luar negeri," sarannya.

Selain itu, terkait wacana pemerintah pusat tengah mengkaji relaksasi atau pelonggaran aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Daeng meminta pemerintah mengkajinya dengan bijak kembali.

"Mohon dikaji dengan bijaksana dan hati-hati bila ingin itu," ujar Daeng.

Larangan Mudik Harus Diperketat Jika Dari Sisi Kesehatan

Terkait masih banyaknya masyarakat yang nekat mudik yang memiliki potensi gelombang kedua penyebaran Covid-19. Ketua Umum Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhilah menilai, jika dari segi kesehatan seharusnya peraturan larangan mudik diperkekat.

"Kalau hanya melihatnya dari segi kesehatan, PSBB termasuk larangan mudik seharusnya diperketat," ujar Harif.

Namun, dia memahami banyak pertimbangan yang dilakukan pemerintah tidak hanya pada sektor kesehatan, melainkan ekonomi dan sosial jadi pertimbangannya.

"Banyak yang tetap mudik, soalnya wabah ini, ada perhitungan ekonomi, sosialnya engga cuman kesehatan aja memang. Tetapi jika dari sisi kesehatan ya seharusnya diperketat," jelasnya.

Presiden Jokowi, Jangan Sampai Ada Gelombang Kedua Covid-19

Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh jajarannya melakukan pengawasan ketat terhadap daerah-daerah yang telah menerapkan aturan PSBB. Jokowi juga meminta seluruh daerah melakukan evaluasi PSBB.

Termasuk melakukan monitor secara ketat terhadap kluster-kluster yang memiliki potensi penyebaran virus corona.

"Ketiga, kita harus melakukan monitor secara ketat potensi penyebaran di beberapa klaster, ada klaster pekerja migran, klaster jemaah tablig, ada klaster Gowa, ada klaster rembesan pemudik, ada klaster industri ini perlu betul-betul di monitor secara baik," ujar Jokowi dalam rapat terbatas melalui video conference, Senin (4/5).

Jokowi menilai bahwa pekerja migran Indonesia dari hasil laporan sudah sudah 89 ribu yang sudah kembali dan akan bertambah lagi kemungkinan 16 ribu ke Indonesia.

"Ini betul-betul harus ditangani, dikawal dengan baik di lapangan sehingga jangan sampai muncul di gelombang kedua. Kemudian, klaster industri kita harus memastikan industri-industri yang diizinkan beroperasi itu yang mana, harus dicek di lapangan mereka melakukan protokol kesehatan secara ketat atau tidak," imbau Jokowi.

Artikel Asli