Badan Usaha Curang Penyebab BPJS Defisit

Media Indonesia Dipublikasikan 14.47, 21/08/2019 • http://mediaindonesia.com/
Sri Mulyani

MENTERI Keuangan Sri Mulyani memaparkan sejumlah temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK) yang menyebabkan terjadi defisit BPJS Kesehatan.

Temuan tersebut berdasarkan audit yang dilakukan BPKP di 23.000 puskesmas, 2.400 rumah sakit dan 25.528 fasilitas kesehatan. Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Gedung DPR, jakarta, Rabu (21/8).

*Baca juga: *

BPKP, sebutnya, menemukan ada badan usaha yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ada juga badan usaha yang sudah mendaftarkan kepesertaan BPJS Kesehatan, tapi jumlah karyawannya dikurangi agar iuran yang dibayarkan lebih sedikit.

Tak hanya itu, ada badan usaha yang melaporkan gaji pegawainya lebih rendah dari yang seharusnya. Itu dilakukan untuk mengurangi beban badan usaha dalam membayarkan kewajiban baik dari sisi badan usaha itu sendiri maupun pegawainya.

"Dalam hal ini BPJS harus bekerja sama dengan para instansi terkait termasuk dinas tenaga kerja agar kepatuhan dari dunia usaha bisa ditingkatkan," ujarnya.

Temuan lainnya, sambung Sri Mulyani, ialah tingkat kepesertaan aktif dari pekerja bukan penerima upah atau pekerja bebas yang masih rendah, yaitu sebesar 53,7%. Padahal, BPJS berjanji akan meningkatkan kepesertaan aktif peserta hingga 60%.

Selain masalah kepesertaan, BPKP juga menemukan permasalahan validitas dan integritas dari data BPJS Kesehatan. Itu akibat dari berpindahnya sistem yang sebelumnya berupa Askes, Jamkesda, Jamkesmas ke BPJS Kesehatan. "Jadi BPJS sekarang kita minta untuk membersihkan data ini agar kepesertaan tidak lagi menjadi sumber persoalan," terangnya. (OL-8)

Artikel Asli