Apple Kasih Ribuan Data Pengguna ke Pemerintah AS

Liputan6.com Diupdate 07.36, 19/01 • Dipublikasikan 07.36, 19/01 • Andina Librianty
Apple Luncurkan Tiga iPhone Anyar, XR, XS dan XS Max
CEO Aplle Tim Cook dan Apple chief design officer Jonathan Ive melihat produk baru Apple di Apple Headquarters, Cupertino, California (12/9). Tiga iPhone terbaru Apple tersebut merupakan penerus dari iPhone X. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)

Liputan6.com, Jakarta - Apple merilis laporan transparansi dua tahunan pada Jumat (17/1/2020). Laporan ini mencakup rincian tentang jumlah, serta jenis permintaan pemerintah dan pihak swasta untuk informasi konsumen yang diterima perusahaan tersebut secara global.

Dilansir Business Insider, Minggu (19/1/2020), Apple mengungkapkan menerima 3.619 permintaan akun (data pengguna) dari Pemerintah AS pada semester I 2019, naik hampir 36 persen dari enam bulan sebelumnya.

Apple mengabulkan sekira 90 persen dari permintaan tersebut, yang setidaknya mencakup beberapa informasi tentang akun yang dipermasalahkan. Jumlahnya naik dari 88 persen pada periode sebelumnya.

Permintaan akun dikirim ketika aparat penegak hukum mencurigai aktivitas ilegal. Biasanya hal ini bertujuan untuk mencari rincian akun iTunes atau iCloud, seperti nama dan alamat.

Permintaan terkadang juga terkait konten iCloud seperti foto yang disimpan, email, backup perangkat iOS, kontak atau kalender.

Apple juga mengatakan, permintaan tersebut mencakup lebih dari 15.301 akun konsumen.

Pertentangan dengan Pemerintah AS

IPhone XS (kiri) dan XS Max diperlihatkan saat peluncuran produk baru Apple di California (12/9). iPhone XS dan XS Max tersedia tiga warna (gold, silver, abu-abu) dan tiga konfigurasi memori (64GB, 256GB, dan 512GB). (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)

Laporan transparansi Apple ini muncul di tengah perselisihan yang memanas antara Apple dan pemerintah AS terkait privasi dan keselamatan publik. Apple beberapa hari lalu menolak untuk membantu FBI membuka kunci iPhone milik seorang penembak massal.

Jaksa Agung AS, William Barr, berulang kali menuding Apple dan perusahaan-perusahaan teknologi lain tidak melakukan cukup upaya membantu penegakan hukum dalam penyelidikan.

Barr secara khusus menyatakan frustasi dengan keengganan Apple membuat backdoor atau "pintu belakang", yang memungkinkan para penegak hukum mengakses informasi terenkripsi yang disimpan di perangkat konsumen.

 

Apple Banyak Bantu FBI

Ilustrasi FBI (AFP Photo / Mandel Ngan)

Kendati demikian, laporan transparansi Apple dinilai menunjukkan bahwa secara keseluruhan, sangat responsif terhadap permintaan informasi dari pemerintah. 

Beberapa waktu lalu, sejumlah pejabat FBI dilaporkan telah memihak Apple dengan mengatakan perusahaan memberikan banyak bantuan.

Apple sendiri terus mempertahankan pendiriannya soal enkripsi.

"Penegakan hukuman memiliki akses ke lebih banyak data daripada sebelumnya dalam sejarah, jadi orang Amerika tidak harus memilih antara melemahkan enkripsi dan menyelesaikan investigasi. Kami merasa enkripsi sangat penting untuk melindungi negara kami dan data pengguna kami," ungkap pihak Apple dalam sebuah pernyataan kepada Business Insider.

(Din/Isk)

Artikel Asli