Anies Baswedan Geram soal Toa Banjir Rp 4 M: Ini Toa, This is Not a System

Liputan6.com Diupdate 11.50, 07/08 • Dipublikasikan 11.50, 07/08 • Liputanenam
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan geram jajarannya memilih toa sebagai alat untuk memberi peringatan dini banjir di Jakarta. Dia menilai woro-woro menggunakan cara itu tidak efektif.

"Ini bukan early warning system, ini toa. This is not a system, ini toa," ujar Anies dalam video yang diunggah dalam akun resmi Pemprov DKI di Youtube, Jumat (6/8/2020).

Pada saat itu, Anies sedang rapat bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membahas pengendalian banjir.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu geram lantaran setiap tahunnya, Ibu Kota mengalami banjir, namun sistem yang dijalankan tidak relevan dengan kondisi lapangan. Misalnya saja soal toa seperti yang dicontohkannya.

Pada unggahan video yang berjudul 03 Ags 2020 Rapat Pimpinan: Pengendalian Banjir Bag 3/3, pada menit 10.40, Anies meminta ditampilkan slide. Pada slide tersebut muncul sebuah gambar yang dinamakan sebagai Disaster Early Warning System (DEWS). Terdapat 24 DEWS dipasang di 14 kelurahan.

Anies Baswedan menanyakan asal alat tersebut. Jajarannya menjawab alat itu didapat dari Jepang sebagai barang hibah.

Anies kemudian mengatakan, Jepang menggunakan alat tersebut sebagai peringatan tsunami. Oleh karena itu, lanjut dia, alat itu tidak relevan dipakai Jakarta untuk menyampaikan peringatan dini banjir.

Menurut dia, ada banyak cara dan sistem penyampaian peringatan dini tanpa pengadaan barang. Misalnya saja dengan menggunakan Whatsapp dan koordinasi antar-SKPD.

"Sistem itu kira-kira begini, kejadian di Katulampa, air sekian keluarlah operasionalnya dari Dishub, Kesehatan, MRT, Satpol PP, seluruhnya tahu wilayah mana yang punya risiko. Jadi sebelum kejadian kita sudah siap. Hari ini kalau kejadian kita kedandapan (tergesa-gesa) terus, seakan-akan ini banjir pertama dan tanah ini sudah puluhan tahun kena banjir tapi cara kita menanganinya itu ad hoc," tutur Anies Baswedan.

"Kalau antara banjir dengan peringatan kira-kira berapa menit? Lama, lah kenapa pakai alat begini (toa)? Ini dipakai karena tsunami, kenapa? Begitu ada tanda gempa harus ada warning tsunami, maka pemberitahuannya harus cepat, lah kalau Katulampa sampai Jakarta berapa jam bisa beritahu pakai segala macam bisa enggak perlu pengadaan, semua masjid bisa dipakai, semua WA bisa dipakai," lanjut dia.

 

Sempat Imbau Pakai Toa

Anies sebelumnya pernah meminta petugas kelurahan untuk keliling kampung menggunakan toa atau pengeras suara sebagai bentuk sistem peringatan dini bencana, selain mengandalkan penyebaran via SMS. 

"Jadi kelurahan, bukan ke RW, RT, tapi langsung ke masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya," kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu 8 Januari 2020.

Mantan Mendikbud itu menuturkan pihaknya menggunakan metode tersebut setelah melakukan peninjauan terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan sebelumnya oleh Pemprov DKI Jakarta.

Hal itu karena dalam SOP sebelumnya jika ingin memberi peringatan akan terjadinya bencana, harus berjenjang dari pemprov ke masyarakat.

"Karena kemarin pada malam itu pemberitahuan diberitahu, tapi karena malam hari diberitahunya lewat HP, akhirnya sebagian tidak mendapatkan informasi," ucap Anies.

 

Reporter: Yunita Amalia

Sumber: Merdeka

Pengadaan Toa Rp 4 Miliar

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengungkap menganggarkan Rp 4 miliar pada 2020 untuk pengadaan enam set alat sistem peringatan dini digital atau Digital Warning System (DWS) di enam titik. Namun, anggaran ini tidak hanya digunakan untuk membeli pengeras suara (speaker).

"Tahun 2020 ini, pengadaan enam set DWS anggarannya Rp 4,03 miliar, sesuai dengan nilai yang ada di e-budgeting," kata Kepala Pusdatin BPBD DKI Jakarta Mohammad Insyaf dilansir Antara, Kamis (16/1/2020).

Enam titik DWS tersebut berada di enam kelurahan yakni di Bukit Duri, Kebon Baru, Kedaung Kali Angke, Cengkareng Barat, Rawa Terate dan Marunda.

"Enam itu sudah memenuhi kebutuhan di Daerah Aliran Sungai (DAS). Menambah yang sudah ada sebelumnya 14 titik," ucap Insyaf.

Insyaf menjelaskan DWS tersebut berupa pengeras suara atau toa jarak jauh. Setiap DWS terdiri dari empat pengeras suara yang dipasang di satu tiang mengarah ke empat mata penjuru angin, dengan jarak dengar mencapai hingga 500 meter.

DWS tersebut terkoneksi dengan sistem peringatan dini banjir. Menurut dia, saat tinggi muka air bendungan atau pintu air mencapai siaga 3, DWS secara otomatis akan berbunyi sebagai peringatan banjir kepada warga.

"Ini (toa) berbunyi saat pintu air siaga 3, bersamaan dengan peringatan dini yang dikirimkan SMS blast dan WhatsApp grup kelurahan-kelurahan," ujarnya.

Selain pengadaan DWS, BPBD menganggarkan biaya pemeliharaan alat DWS yang keduanya dianggarkan dalam nomenklatur pemeliharaan dan pengembangan Pusdatin (DIMS, EWS, Medsos, & Call Center 112).

Untuk pemeliharaan DWS, BPBD menganggarkan Rp165 juta untuk 14 set alat DWS di 14 titik. Adapun 14 set alat DWS yang terdapat di 14 kelurahan yakni:1. Ulujami, Jakarta Selatan,2. Petogogan, Jakarta Selatan3. Cipulir, Jakarta Selatan4. Pengadegan, Jakarta Selatan5. Cilandak Timur, Jakarta Selatan6. Pejaten Timur, Jakarta Selatan7. Rawa Buaya, Jakarta Barat8. Kapuk, Jakarta Barat9. Kembangan Utara, Jakarta Barat10. Kampung Melayu, Jakarta Timur11. Bidara Cina, Jakarta Timur12. Cawang, Jakarta Timur13. Cipinang Melayu, Jakarta Timur14. Kebon Pala, Jakarta Timur

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Artikel Asli