Update browser Anda

Browser yang digunakan merupakan versi lama dan sudah tidak didukung lagi. Kami menyarankan Anda mengupdate browser Anda untuk pengalaman yang lebih baik.

Amnesty Nilai Pengesahan Omnibus Law Bisa Picu Krisis HAM di Indonesia

Tempo.co Dipublikasikan 05.21, 06/10/2020 • Ninis Chairunnisa
Sejumlah buruh berunjuk rasa di kawasan EJIP (East Jakarta Industrial Park), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin, 5 Oktober 2020. Pada aksinya itu mereka menolak pengesahan RUU Cipta Kerja dan mengancam akan melakukan mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah
Omnibus law RUU Cipta Kerja resmi disahkan oleh DPR pada Senin, 5 Oktober kemarin.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengkritik keras pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ia menilai hal ini menunjukkan kurangnya komitmen Pemerintah Indonesia dan anggota DPR RI untuk menegakkan hak asasi manusia.

"Mereka yang menentang karena substansi Ciptaker dan prosedur penyusunan UU baru ini sama sekali tidak menjadi pertimbangan para pembuat kebijakan," kata Usman dalam keterangan tertulis, Selasa, 6 Oktober 2020.

RUU Cipta Kerja resmi disahkan oleh DPR pada Senin, 5 Oktober kemarin. Padahal pembahasan tingkat I baru selesai pada Sabtu, 3 Oktober lalu.

Usman menilai anggota dewan dan pemerintah lebih memilih untuk mendengar kelompok kecil yang diuntungkan oleh aturan ini.

Sementara hak jutaan pekerja kini terancam. Padahal, ia mengatakan serikat pekerja dan kelompok masyarakat sipil seharusnya dilibatkan secara terus-menerus dalam pembahasan Undang-undang ini dari awal. Sebab, anggota mereka-lah yang akan menanggung langsung dampak dari berlakunya Omnibus Ciptaker.

Usman juga menilai Undang-undang ini hanya akan memberikan lebih banyak ruang bagi perusahaan dan korporasi untuk mengeksploitasi tenaga kerja. Ia khawatir ini akan berujung pada kurangnya kepatuhan pengusaha terhadap upah minimum menurut undang-undang.

“Belum lagi, perusahaan tidak lagi berkewajiban mengangkat pekerja kontrak menjadi pegawai tetap. Aturan seperti ini berpotensi menyebabkan perlakuan tidak adil bagi para pekerja karena mereka akan terus-menerus menjadi pegawai tidak tetap," kata Usman.

Amnesty International Indonesia pun mendesak anggota DPR untuk merevisi aturan-aturan bermasalah dalam UU Ciptaker. Usman menegaskan hak asasi manusia harus menjadi prioritas di dalam setiap pengambilan keputusan.

“Jangan sampai pengesahan ini menjadi awal krisis hak asasi manusia baru, di mana mereka yang menentang kebijakan baru dibungkam," kata Usman.

Pemerintah, kata Usman, juga harus melindungi dan menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi dari mereka yang dirugikan atas pengesahan UU Cipta Kerja ini. Pandemi Covid-19, lagi-lagi, tidak boleh dijadikan alasan untuk melindungi hak mereka karena bersuara adalah satu-satunya jalan untuk didengar bagi mereka yang haknya dirampas.

Artikel Asli