Aktivitas Jonan hingga Susi Jelang Masa Jabatan Menteri Selesai

kumparan Dipublikasikan 01.31, 15/10/2019 • Feby Dwi Sutianto
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi pakai telepon satelit saat pimpin penenggelaman kapal di Belawan dan Pontianak. Foto: Arifin Asydhad/kumparan

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 semakin dekat. Itu artinya, masa tugas para menteri Kabinet Kerja 2014-2019 sebentar lagi berakhir.

Beberapa menteri yang bakal mengakhiri masa kerjanya yakni Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tampak masih aktif mengurusi sektornya hingga memberikan kritik dan tantangan yang mesti dihadapi di era pemerintahan baru.

Apa saja? Berikut kumparan rangkum, Selasa (15/10):

Jonan Beberkan Capaian dan Tantangan Sektor Energi

Pertama, Jonan pamer bahwa pemerintah berhasil meningkatkan rasio elektrifikasi selama lima tahun. Pada 2014, rasio elektrifikasi baru mencapai 85 persen, tapi saat ini sudah mencapai 98,9 persen atau ada tambahan 14 persen.

Kedua, capaian yang besar adalah pembangunan BBM Satu Harga. Sejak 2017-2019 sudah terbangun 170 titik SPBU BBM Satu Harga. Jumlah ini lebih banyak dari target yang diminta Presiden Joko Widodo sebanyak 160 SPBU di 160 kecamatan.

Pembangunan ini, kata Jonan bukan tanpa halangan. Sebab makin ke sini, makin banyak daerah pelosok yang belum terbangun. Kata Jonan, ada 1.000 kecamatan di daerah pelosok yang belum menikmati BBM Satu Harga.

"Makanya saya usulkan ke Pak Presiden nanti sampai 2024 minimal 330 titik. Jadi total sampai 500 titik. Itu daerah lebih remote yang kita usahakan ke depannya bisa tercapai," jelas dia.

Capaian ketiga adalah pembangunan pembangkit listrik menggunakan energi terbarukan. Jonan mengatakan, pemerintah punya pekerjaan rumah agar PLN mau lebih banyak bangun pembangkit listrik dengan sumber energi yang bersih, tidak lagi menggunakan sumber fosil seperti minyak dan batu bara. Prinsipnya, energi terbarukan harus efisien sehingga terjangkau bagi masyarakat.

"Tantangannya adalah PLN harus lebih terbuka terhadap upaya pembangunan listrik dari renewable. Terserah PLN mau bangun sendiri atau dari swasta," ucapnya, Senin (13/10).

Menteri ESDM Ignasius Jonan menghadiri Hari Listrik Nasional ke 74 tahun di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (9/10). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Jonan Kritik Kemandirian Energi Indonesia yang Hanya Omongan Belaka

Menjelang akhir masa jabatannya yang tinggal beberapa hari lagi, Jonan juga menyebut, Indonesia selama ini belum bisa mandiri secara energi. Sebab, implementasi di lapangan seringnya tak berjalan baik, bahkan terkesan hanya omong kosong belaka.

Padahal, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dia bilang, kemandirian energi bisa dilakukan jika diproduksi seefisien mungkin. Selain itu, masyarakat bisa membelinya dengan murah.

"Kita selalu mau mandiri cuma ngomong, semangat menjalankannya tidak merata," katanya.

Jonan bilang, untuk bisa mandiri secara energi dengan efisien dan murah, dari sisi hulu harus berani eksplorasi secara serius. Lalu, pengembangan kilang dan industri petrokimia harus juga digairahkan di sisi hilirnya.

Susi Mau 2 Kapal Raksasa Maling Ikan Ditenggelamkan

Tinggal beberapa hari lagi menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menggelar pertemuan dengan INTERPOL untuk membahas penegakan hukum terhadap kapal pencuri ikan asing yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Susi Pudjiastuti dan jajarannya bersama INTERPOL yang diwakili oleh Criminal Intelligence Officer INTERPOL, Mario Alcaide, membahas mengenai penegakan hukum terhadap kapal pencuri ikan berbendera Panama, MV NIKA yang ditangkap tahun 2019 serta STS 50 yang ditangkap tahun 2018.

"Forum ini (pertemuan dengan Interpol) sangat action‎oriented, jadi ini seperticollaboration action," ucap Susi dalam sambutannya di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (14/10).

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan konferensi pers sekaligus menyerahkan Penghargaan Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan di Gedung Mina Bahari, Jakarta, Rabu, (9/10/2019). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Pun berkeinginan untuk menenggelamkan saja kedua kapal maling ikan raksasa itu. Dia khawatir, jika keputusannya dilelang untuk negara maka yang membeli adalah perusahaan pemilik kapal tersebut.

"Pasti ditenggelamkan dong. Yang sudah-sudah, ditangkap lalu dilelang, itu dibeli sama yang punya. Dibeli lagi, ditangkap lagi," tegas Susi.

Susi Protes Sikap Diskriminatif Uni Eropa pada Produk Ikan Indonesia

Tak hanya ingin menenggelamkan dua kapal maling raksasa, di akhir masa jabatannya Susi juga mengkritik sikap diskriminatif Uni Eropa pada produk perikanan Indonesia. Susi bilang, bahwa nilai ekspor Vietnam lebih unggul dari Indonesia karena tarif impor Vietnam ke Uni Eropa sudah 0 persen. Vietnam mendapatkan fasilitas sistem preferensi umum atau Generalized System of Preferences (GSP).

Sementara untuk Indonesia, menurut dia, dikenakan tarif impor sebesar 20 persen oleh Uni Eropa. Jika dipaksakan ekspor langsung, harga ikan Indonesia akan menjadi tak bersaing lantaran ‎terlalu mahal dibandingkan ikan negara lain.

"Kalau Eropa persoalan kita (ekspornya) harus lewat Vietnam, mereka punya GSP, punya 0 persen impor tarif. Produk kita sekarang ini tidak bisa masuk Eropa karena terlalu mahal jadinya, produk kita plus 20 persen, Vietnam 0 persen," tuturnya.

Artikel Asli