Ahok: Siapapun yang Korup di Pertamina, Hati-hati

Tempo.co Dipublikasikan 01.29, 04/08 • Kodrat Setiawan
Kepala Staf Presiden Moeldoko usai melakukan pertemuan tertutup dengan Komisaris Utama di PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kantor Staf Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 14 Januari 2020. Moeldoko menegaskan akan mengawal kebijakan Jokowi untuk menurunkan harga migas. TEMPO/Subekti.
Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meminta pejabat maupun pegawai di lingkungan perusahaan itu tidak korupsi.

TEMPO.CO, Jakarta – Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meminta pejabat maupun pegawai di lingkungan perusahaan minyak negara itu tidak terlibat tindak pidana korupsi. Sebab, saat ini Pertamina telah menjalin nota kesepahaman dengan KPK dan PPATK untuk mengawasi kinerja perseroan.
“Siapa pun yang korup di Pertamina, hati-hati Anda nikmati, kami akan lacak Anda dengan PPATK,” tutur Ahok dalam tayangan YouTube Pertamina, Ahad, 2 Agustus 2020.
Ahok menjelaskan, saat ini lembaga antirasuah berhak meminta data apa pun kepada perseroan. Ia ingin perusahaan pelat merah itu menjadi entitas yang terbuka. Dia pun menjamin tidak ada rahasia yang ditutup-tutupi oleh perusahaan.
“Semua terbuka. Yang penting insan Pertamina harus yakin dengan Pertamina, harus memiliki Pertamina,” ujar Ahok.
Dalam wawancara bersama Majalah Tempo pada Februari lalu, Ahok menceritakan bahwa dia ditunjuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengawasi perusahaan pelat merah. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu diharapkan bisa membantu mengawasi, baik di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Perusahaan Umum Bulog, di Pertamina, maupun di PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
Dua perusahaan terakhir, yang jika ditotal menguasai 28 persen aset BUMN, paling menarik bagi Ahok. "Aku bilang, kalau dua-duanya saya enggak sanggup, Pak. Saya enggak sanggup pegang dua," kata Ahok.
Ia lalu memilih Pertamina. "Terus gue bilang, kalau oke gimana?" ucap Ahok. Setelah ditetapkan sebagai komisaris perusahaan minyak negara, Ahok bukan hanya dibebani tugas di bidang pengawasan, melainkan juga mengurangi ketergantungan impor migas dan merealisasi target pembangunan kilang yang terbengkalai.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Artikel Asli