Ahok Bakal Jadi Bos BUMN, Said Didu Singgung Akun Banci Kaleng

Suara.com Dipublikasikan 02.57, 15/11/2019 • Rendy Adrikni Sadikin
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (Suara.com/Tyo)
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (Suara.com/Tyo)

Suara.com - Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menanggapi kabar terkait Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bakal mengisi jabatan bos BUMN.

Said Didu menyebutkan semenjak kabar itu tersiar, di media sosial muncul akun-akun penyerang yang melayangkan cuitan-cuitan kasar. Ia pun berharap tindakan tersebut bisa segera dihentikan.

Hal itu disampaikan Said Didu dalam cuitan yang diunggah ke Twitter pada Jumat (15/11/2019).

"Sejak isu Ahok mau ke BUMN, muncul kembali akun-akun kasar, lahir akun #bancikaleng dengan follower minim dengan mention kata-kata kasar. Semoga tidak berlanjut cara-cara seperti ini," cuit Said Didu.

Sebelumnya, Said Didu sempat menyebutkan didapuknya Ahok menjadi bos BUMN justru memicu reaksi agresif dari para Ahoker --sebutan untuk pendukung Ahok-- dan pihak lawan.

Ia juga mengatakan, para Ahoker menyerang orang yang memberikan komentar objektif.

"Rencana menempatkan Ahok di BUMN mengembalikan arogansi para pendukung Ahok dan sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa kontraversi tentang Ahok masih sangat tinggi. Orang yang coba nilai obyektif pun dihajar secara kasar oleh para Ahoker di medsos," tulis Said Didu, Rabu (13/11/2019).

Ahok mendatangi kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Rabu (13/11/2019). Ahok mengaku kedatangannya di panggil Menteri BUMN Erick Thohir dan diminta untuk menjabat salah salah satu perusahaan BUMN.

"Intinya kami bicara soal BUMN dan saya mau dilibatkan menjadi salah satu BUMN. Begitu saja," kata Ahok.

Namun, Ahok belum mengetahui posisi apa yang bakal ditawarkan kepada dirinya, karena baru kali ini dirinya bertemu dengan Erick Thohir.

"Jabatannya apa BUMN mana saya enggak tahu, semestinya tanyakan ke pak menteri. Itu saja," katanya.

Ahok juga tidak tahu persis kapan dirinya dilantik menjadi salah satu pejabat BUMN.

"Saya enggak tahu, mungkin Desember atau November saya enggak tahu. Tanya ke pak menteri," katanya.

Artikel Asli