Update browser Anda

Browser yang digunakan merupakan versi lama dan sudah tidak didukung lagi. Kami menyarankan Anda mengupdate browser Anda untuk pengalaman yang lebih baik.

Jelang Kepulangan Ribuan Pekerja Migran Maret Nanti, Tulungagung Ketar-ketir Penyebaran Varian Omicron

Ilustrasi kepulangan TKI (ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid/nz)
Ilustrasi kepulangan TKI (ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid/nz)

SuaraJatim.id - Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengantisipasi penyebaran varian Omicron jelang kepulangan ribuan pekerja migran Indonesia (PMI) mereka pada Maret 2022 nanti.

Sebab ada sekitar 1.407 PMI yang habis kontraknya di negara asing. PMI ini diperkirakan pulang ke Indonesia setelah habis kontrak, kecuali yang kontraknya diperpanjang.

"Kalau sampai Mei bisa dua kali lipat," kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung, Agus Santoso, Rabu (26/01/2022).

Agus juga menjelaskan pihaknya hanya bisa memantau PMI yang resmi. Namun untuk PMI yang ilegal, pihaknya tak bisa memantau karena jumlahnya diyakini jauh lebih besar.

Oleh sebab itu, jelang kepulangan besar-besaran PMI ini, Pemkab Tulungagung akan memberlakukan kebijakan penjemputan untuk setiap PMI demi mencegah sekaligus mengantisipasi merebaknya COVID-19 varian Omicron.

Hal ini ditegaskan Bupati Tulungagung Maryoto Birowo. Ia mengatakan kalau kepulangan PMI nanti akan diperketat. Pemkab akan berkoordinasi dengan Pemrov Jatim terkait kepulangan PMI tersebut.

"Kami juga akan lakukan penjemputan seperti dulu jika itu memang dirasa perlu dan mendesak," katanya menambahkan.

Selain itu, mitigasi wabah COVID-19 varian Omicron juga akan dilakukan seluruh jajaran satgas bersama struktur perangkat. Tidak hanya di level kabupaten, namun juga hingga jaringan tiga pilar tingkat desa/kelurahan.

Pengawasan terhadap warga pendatang, terutama yang baru melakukan perjalanan dari luar negeri akan diperketat. Satgas tingkat desa bersama pemerintah desa juga diwajibkan mengaktifkan fasilitas isolasi terpusat yang telah ada, berikut menyiagakan relawan.

Pemerintah Desa diminta menyediakan tempat isolasi terpusat. Puskesmas diminta siaga dan menyiapkan kebutuhan obat-obatan. ANTARA

Artikel Asli