5 Tahun Jokowi, Sektor Pangan Masih Jadi Sorotan

Tempo.co Dipublikasikan 08.51, 20/10/2019 • Dewi Rina Cahyani
Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan bendungan Kuningan di Desa Randusari, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, 25 Mei 2018. Bendungan ini akan bermanfaat untuk mengairi kurang lebih 3 ribu hektare sawah masyarakat dan sumber air baku bagi daerah sekitar. Foto: Kris - Biro Pers Setpres
Ekonom menjelaskan setumpuk pekerjaan rumah yang belum rampung pada periode pertama 5 tahun Jokowi.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo dan wakilnya, Ma'ruf Amin dilantik hari ini, Minggu, 20 Oktober 2019. Kabinet Jokowi Jilid II akan segera diumumkan. Adapun masa tugas kabinet kerja 5 tahun Jokowi tahap pertama telah berakhir Jumat lalu, 18 Oktober 2019.
Di awal masa jabatan periode kedua, kabinet baru Jokowi-Ma'ruf memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan salah satunya di bidang pangan. Menurut ekonom Institute for Development of Economics and Finance atau Indef, Rusli Abdullah, Jokowi-Ma'ruf harus tegas dalam kebijakan impor pangan agar tak jadi polemik di antara menterinya.

"Ibarat orkestra, sebagai presiden Pak Jokowi bukan dirigen yang baik. Misalnya banyak kebijakan yang terbit pagi, sore sudah dicabut lagi," ujarnya.

Ketegangan antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian dalam hal impor pangan juga menjadi sorotan dalam masa tugas pertama 5 tahun Jokowi. Tahun lalu pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memutuskan membuka keran impor beras sebanyak 2 juta ton. Namun keputusan impor itu ditolak Kementan yang mengklaim stok beras nasional surplus 16,7 juta ton pada 2017.

Presiden Jokowi dinilai pula belum berhasil mengendalikan bahan pangan seperti daging sapi. Menurut Rusli, meski sudah dilakukan impor daging, harga tetap tak pernah berada di bawah Rp 100 ribu.

Hal senada diungkapkan pengamat ekonomi dari ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih. Dia mengatakan kedaulatan pangan masih menjadi persoalan yang perlu dituntaskan oleh Jokowi-Ma'ruf dalam lima tahun ke depan.

Dalam lima tahun terakhir, ada anomali kebijakan yang diterapkan pemerintah. Menurut Lana, ketahanan pangan belum terwujud, nasib petani belum juga membaik, apalagi dalam beberapa kasus, pemerintah terus melakukan impor komoditas pangan teutama beras.

"Mudah-mudahan di lima tahun ke depan, pemerintah benar-benar serius untuk mewujudkan salah satu programnya yakni kedaulatan pangan,” ujar Lana.

Salah satu satrategi untuk memperkecil porsi impor pangan adalah menggenjot produksi dan memperluas basis pangan nasional. Hanya saja, saat ini produksi pangan terutama beras masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Sementara itu, beberapa program pemerintah misalnya pembukaan lahan pertanian baru di luar Jawa juga belum menunjukan hasil yang optimal. Di satu sisi optimalisasi produksi beras di Jawa juga tak mudah. Selain sebagian kebijakan yang dianggap belum berpihak pada petani, alih-alih membangun infrastruktur, pembangunan tol justru telah mengubah fungsi lahan di lahan-lahan produktif pertanian di Jawa.

“Saya pernah kritik juga soal ini, apakah pembangunan infrastruktur tersebut tidak merusak lahan-lahan produktif khususnya pertanian padi,” ungkapnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, luas panen padi di Indonesia periode Januari–September 2018 mencapai 9,54 juta hektar. Dengan mempertimbangkan potensi sampai Desember 2018, luas panen tahun 2018 sebanyak 10,9 juta hektar.

Adapun produksi padi di Indonesia periode Januari–September 2018 mencapai sebanyak 49,65 juta ton dan potensi produksi padi pada 2018 mencapai 56,54 persen.

Berdasarkan potensi sampai dengan akhir tahun lalu, jika produksi gabah dokonversikan menjadi beras dengan menggunakan angka konversi gabah kering giling (GKG) 2018, produksi pada tahun lalu sertara dengan 32,42 juta ton.

"Dengan kondisi ini petani harus diberi insentif, alih fungsi lahan produktif di kawasan pertanian harus ditangani. Lahan di Jawa harus dipertahankan,karena basis produksinya masih di sini," ujarnya.

Selain pangan, Rusli juga menyoroti 16 paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan oleh Jokowi-JK dalam lima tahun terakhir. Walhasil janji kampanye yang dulu pernah digaungkan Jokowi-JK tentang pertumbuhan ekonomi 7 persen tidak tercapai. "Paket itu semestinya mendorong sektor industri tapi sekarang mengalami perlambatan," ujarnya.

Selanjutnya adalah kebijakan pembangunan insfrastruktur secara besar-besaran dengan membangun MRT, bandara dan jalan tol. Menurut Rusli, pembangunan besar-besaran itu kurang tepat karena tidak berfungsi secara optimal. "Seperti Bandara Kertajati. Bandara yang dibangun megah tapi kalau dilihat sekarang sepi penerbangan," kata dia.

Tak hanya pangan dan infrastruktur, peneliti Indef lainnya, Andry Satrio Nugroho menekankan pada pentingnya meningkatkan daya saing. Dia mengatakan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf perlu meningkatkan daya saing nasional. "Daya saing dan produktivitas di pasar internasional hasilnya masih belum cukup terlihat," katanya.

Forum Ekonomi Dunia (WEF) sebelumnya merilis peringkat daya saing Indonesia yang berada di urutan 50 atau turun lima peringkat dari posisi 45 tahun 2018.

Salah satu faktor yang membuat daya saing melorot, menurut Andry, adalah karena kualitas sumber daya manusia. "Ini salah satu jawaban juga mengapa investor enggan datang ke Indonesia. Utamanya investasi di sektor manufaktur dan padat karya," katanya.

Dengan daya saing yang lebih baik, maka Indonesia bisa menarik investasi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Untuk menyelesaikan setumpuk pekerjaan rumah yang belum kelar dalam 5 tahun Jokowi tahap pertama itu, maka Presiden Jokowi disarankan memilih menteri-menteri ekonomi dari kalangan profesional. Ekonom Universitas Indonesia yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Next Policy, Fithra Faisal Hastiadi mengatakan susunan kabinet Jokowi–Ma’ruf, di bidang ekonomi akan dipantau secara intensif oleh para pelaku ekonomi, termasuk investor-investor asing. Sebabnya hal ini akan menentukan kebijakan yang diambil oleh para pelaku ekonomi.

"Sosok yang profesional bukan berarti harus dari kalangan birokrat. Bisa juga dari partai politik asalkan ia dapat menjunjung tinggi sikap profesional saat mengemban tugas," katanya.

EKO WAHYUDI | BISNIS

Artikel Asli