5 Tahun Jokowi, Pengelolaan Utang Dinilai Kurang Hati-hati

Tempo.co Dipublikasikan 05.00, 19/10/2019 • Ali Akhmad Noor Hidayat
Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri pelantikan anggota BPK di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Oktober 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara salah satunya, menilai pengelolaan utang pemerintah kurang hati-hati

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi jilid I hampir usai. Selain capaian prestasi yang diraih, terdapat juga catatan yang perlu diperbaiki pada periode berikutnya. Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara salah satunya, menilai pengelolaan utang pemerintah kurang hati-hati.

"Karena rasio utang pemerintah naik ke 29 persen(terhadap Produk Domestik Bruto), sementara pertumbuhan ekonomi hanya 5,1 persen," kata Bhima saat dihubungi, Jumat, 18 Oktober 2019.

Dia menilai besarnya rasio utang tidak beririsan dengan produktivitas ekonomi. Sebagian besar utang pemerintah naik. Tetapi, kata dia, kenaikannya ternyata bukan untuk membiayai belanja modal seperti infrastruktur saja. Namun sebagian besar untuk belanja pegawai, pembayaran cicilan dan bunga plus belanja barang.

"Bahkan sebagian untuk belanja konsumtif," kata Bhima.

Utang Luar Negeri atau ULN Indonesia pada akhir Agustus 2019 tercatat sebesar US$ 393,5 miliar, terdiri dari ULN publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar US$ 196,3 miliar, serta ULN swasta (termasuk BUMN) sebesar US$ 197,2 miliar.

Bank Indonesia menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Kondisi tersebut tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Agustus 2019 sebesar 36,1 persen. Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 88,1 persen dari total ULN.

Ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri menuturkan meski utang pemerintah masih relatif rendah, beban pembayaran bunga terus meningkat. Ia mencatat, pada 2014, pembayaran bunga utang baru mencapai 7,5 persen dari belanja total dan 11,1 persen dari belanja pemerintah pusat.

Lima tahun selanjutnya meningkat masing-masing menjadi 11,7 persen dan 17,9 persen. Adapun total belanja pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2018 mencapai Rp 2.202 triliun sedangkan total belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.444 triliun.

"Selama kurun waktu 2014-2018, belanja untuk pembayaran bunga utang lah yang tumbuh paling tinggi sebesar 94 persen, lebih dari tiga setengah kali pertumbuhan belanja modal yang hanya 25,9 persen," kata dia.

Menurut Faisal, peningkatan utang pemerintah sejatinya bisa dikurangi jika tax ratio terhadap PDB bisa tingkatkan. Sayangnya, sejauh ini nisbah pajak atau tax ratio cenderung melambat. Baru pada 2018 angkanya sedikit naik menjadi 10,2 persen setelah sejak 2012 selalu turun.

Senada dengan Faisal, Ekonom Center of Reform on Economics atau Core Yusuf Rendy melihat proporsi belanja bunga utang pada anggaran belanja negara semakin besar dari tahun ke tahun. Beban bunga ini, kata dia, ruang belanja APBN untuk sektor produktif seperti belanja modal.

Kamis 17 Oktober lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui beban utang negara mencapai Rp 4.600 triliun. Meski begitu, ia optimistis Indonesia dapat membayar utang-utangnya di masa mendatang.

“Banyak (utang) asal bisa bayar. Apalagi utang kita masih aman dari negara lain,” ujar JK dalam diskusi bersama 100 ekonom di The Westin, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Oktober 2019.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan terus mengelola utang negara secara efisien, hati-hati, transparan dan akuntabel.

Dia mengatakan pembiayaan utang pada 2020 akan Rp 351,9 triliun. Angka itu lebih rendah dari 2018 yang sebesar Rp 372 triliun, namun lebih rendah dari perkiraan realisasi atau outlook 2019 yang sebesar Rp 373,9 triliun.

Menurutnya, pengendalian rasio utang dalam batas aman berkisar 29,4 hingga 30,1 persen PDB untuk mendukung kesinambungan fiskal. Sedangkan untuk menjaga keseimbangan makro dengan menjaga komposisi utang domestik dan valas dalam batas terkendali, serta pendalaman pasar keuangan.

Pada 2018, rasio utang per kapita Pemerintah Indonesia adalah sebesar US$ 1.147 dengan rasio utang per PDB sebesar 30 persen. Angka itu, menurut Kementerian Keuangan, jauh lebih rendah dibandingkan Thailand yang US$ 2.928 per kapita dengan rasio utang 42 persen per PDB.

Angka itu juga lebih rendah dari utang Malaysia yang sebesar US$ 5.898 perkapita dengan rasio utang 55 persen per PDB, juga utang Filipina yang sebesar US$ 1.233 per kapita dengan rasio utang 40 persen per PDB.

Adapun secara statistik data Bank Indonesia, nilai utang luar negeri terus meningkat jika dilihat sejak 2004 atau pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga 2018 pemerintahan Presiden Jokowi.

Berikut posisi utang luar negeri dari 2014-2018:

- 2014 sebesar US$ 293,33 miliar
- 2015 sebesar US$ 310,73 miliar
- 2016 sebesar US$ 320,01 miliar
- 2017 sebesar US$ 352,88 miliar
- 2018 sebesar US$ 360,53 miliar

Sumber: Bank Indonesia

Artikel Asli