Penulis surat menuntut Jokowi mundur, Ruslan Buton, kembali jadi trending topic di Twitter pada pagi hari ini, Senin (1/6). Kali ini banyak warganet membagikan video pernyataannya soal TKA asal China. Video itu bisa dilihat seperti yang diunggah oleh @mas_piyuuu di Twitter hingga viral dan disukai ribuan orang.

Ruslan Buton: Apakah TKA China Bukan Ancaman? https://t.co/lI59s8SiDF pic.twitter.com/C8ewOA4nDP

— Mas Piyu ORI (@mas__piyuuu) May 31, 2020

"TKA China yang masuk ini bukan ancaman pak?" tanya Ruslan. Ia mengklaim pernah menangkap TKA asal Tiongkok di Maluku Utara karena menggunakan visa turis untuk bekerja di sebuah perusahaan tambang.

"Setiap saya pulang jam 2 malam, di bandara itu hampir penuh dengan orang-orang China. Ketika saya melaksanakan Satgas di Pulau Kaliyabu (Maluku Utara), di situ ada kelompok China yang banyak sekali. 

"Ketika saya tanya kepada kepala desa dan saya panggil lima orang, tidak bisa berbahasa Indonesia (atau pun) berbahasa Inggris , dan tidak punya paspor tidak punya visa, saya tangkap."

Usai melakukan penangkapan, konon Ruslan sempat dilobi oleh suatu pihak yang tidak disebutkan namanya agar melepaskan TKA yang ditahan. Pengacara Ruslan menyebut bahwa kliennya sempat disuap agar bisa melepaskan seluruh TKA tersebut.

"Malam hari saya didatangi 1 Letkol polisi dan 1 mayor tentara, untuk menebus alias memanggil menjemput mereka, saya tolak. Dengan ada imbalan 1 kantong plastik uang saya tolak!" ungkap Ruslan dalam cuplikan tersebut.

Penasihat hukum Ruslan Buton, Tonin Tachta Singarimbun mengatakan sikap kliennya soal TKA itulah yang membuatnya dipecat dri TNI.  "Itu jelas didesain dia harus dipecat. Pokoknya dia harus dipecat, kenapa? karena dia yang bikin TKA China di sana susah masuk," ujarnya.

Pemecatan Ruslan

Pengadilan Militer Ambon memecat Kapten Ruslan dari TNI dan dihukum penjara 1 tahun karena divonis bersalah terlibat penganiayaan seorang petani bernama La Gode hingga meninggal bersama 10 bawahannya. Menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang mendampingi kasus ini dan istri korban, La Gode awalnya ditangkap karena ketahuan mencuri lalu dititipkan polisi ke pos TNI. 

La Gode sempat kabur dan berkata kepada istrinya ia tak tahan dipukuli petugas. Ia lantas ditangkap lagi. Setelah penangkapan kedua inilah La Gode tewas dengan kondisi luka parah. 

Sebelumnya keterlibatan Ruslan disangkal dan disebut bahwa La Gode tewas dikeroyok massa. Narasinya adalah masyarakat setempat menilai La Gode sebagai preman dan pencuri sehingga mereka marah dan menghakiminya. 

Namun Kontras menilai luka-luka yang diderita La Gode tak mungkin akibat pengeroyokan. Setelah kasus ini ramai hingga disorot oleh banyak pihak di Jakarta, TNI menyelidiki kematian La Gode.

Letkol Infanteri Raymond Sitanggang yang saat itu menjabat Komandan Yonif Raider Khusus 732/Banau mengaku 10 anggota TNI terlibat kuat menganiaya pria berusia 31 tahun itu. Kabar tersebut muncul setelah para saksi dilindungi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan pembongkaran makam La Gode.

Dari 10 anggota Satgas Ops Pamrahwan yang telah terindikasi kuat turut melakukan kekerasan, Sitanggang memastikan salah satunya ialah Kapten Inf Ruslan Buton, Komandan Kompi sekaligus Komandan Pos Satgas SSK III Yonif RK 732/Banau. Baca berita selengkapnya soal kasus kematian La Gode ini DI SINI.

Ruslan kemudian dinyatakan bebas pada akhir 2019 dengan status pecatan TNI AD. Lalu pada Januari 2020, Ruslan mengagas pembentukan yayasan Serdadu Eks Trimatra Nusantara di mana ia menjadi ketua umum. 

Ruslan jadi tersangka

Kamis siang (28/5) pekan lalu, Ruslan dijemput polisi dan dibawa ke Polres Buton, Sulawesi Tenggara. Polisi memeriksanya terkait surat terbuka tersebut. Penangkapan itu memicu trending topic "Ruslan Buton" dan tagar #SaveRuslanButon.

Ia kali ini ditangkap karena hendak diperiksa mengenai surat terbuka yang dituliskannya dan ditujukan kepada Presiden Jokowi, yang isinya protes terhadap kebijakan pemerintah. 

Ruslan menuntu Jokowi mundur disertai ancaman, "Namun bila tidak, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat," tulisnya. 

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan Ruslan sudah ditetapkan sebagai  tersangka kasus ujaran kebencian dan ditahan di Rutan Bareskrim selama 20 hari sejak Jumat lalu (29/5).

Ruslan dijerat dengan Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dilapis dengan Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana enam tahun dan atau Pasal 207 KUHP, dapat dipidana dengan ancaman penjara dua tahun.

Comment 0